jpnn.com, PONOROGO - Pengurus PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Ponorogo, Jatim, memahami keresahan guru dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) nonkategori lantaran tidak bisa ikut mendaftar sebagai PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap pertama.
Ketua PGRI Ponorogo Prayitno memastikan akan terus memperjuangkan aspirasi mereka. Lamanya masa pengabdian menjadi pertimbangan yang tak boleh dikesampingkan. ‘’PGRI jelas tetap memperjuangkan. Banyak teman (GTT-PTT) yang sudah mengabdi sepuluh tahun lebih,’’ katanya.
BACA JUGA: Pengangkatan PPPK Dipaksakan, Masa Kontrak Tergantung Kekuatan APBD
Masalah pengakuan negara atas GTT-PTT sebenarnya sudah berlangsung sejak bertahun-tahun. Prayitno menceritakan, rencana meningkatkan kesejahteraan para honorer K2 terutama bidang pendidikan sudah bergulir sebelum 2010 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ‘
’Sejak zaman SBY dulu K2 dituntaskan. Tapi masih menyisakan sekitar separo (50 persen, Red). Nah, pengangkatan PPPK ini untuk mengentaskan yang masih tersisa ini,’’ ujarnya.
BACA JUGA: PermenPAN RB No 2 Tahun 2019: Syarat Berlapis Honorer K2 Daftar PPPK
Sayangnya, banyak GTT-PTT tak bersertifikat. Jumlahnya pun signifikan. Pun, banyak yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Seorang guru yang dikenal Prayitno bahkan ada yang sudah mengabdi lebih dari sepuluh tahun. Beberapa waktu lalu, PGRI menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas). Salah satu yang dibahas terkait PPPK.
BACA JUGA: Pengangkatan PPPK Dipaksakan, Masa Kontrak Tergantung Kekuatan APBD
BACA JUGA: Terbit PemenPAN RB No 2 Tahun 2019, Titi: Aduh, Kacau Semua Ini
‘’Di rakornas dijelaskan bahwa rekrutmen PPPK kali ini diprioritaskan bagi yang K-2 dulu. Akan ada kesempatan di tahap kedua, khusus dengan persyaratan yang mengakomodasi GTT-PTT nonkategori,’’ terangnya.
Sayangnya, informasi itu masih sulit untuk dipercaya kepastiannya. Bahkan, diakui Prayitno, wacana itu sarat kepentingan politis. Mengingat dalam hitungan bulan, pemilu serentak bakal segera digelar.
‘’Kami juga tidak tahu, apakah ada komitmen dari pemerintah untuk itu (rekrutmen PPPK tahap kedua, Red). Ada momentum politik juga,’’ sebut Prayitno.
Di Ponorogo, upaya mengarah pada perbaikan kesejahteraan GTT-PTT nonkategori sudah dilakukan. Aksi yang digelar GTT-PTT beberapa bulan lalu disikapi pemkab dengan pemberian insentif tiga bulan sekali.
BACA JUGA: PermenPAN RB No 2 Tahun 2019: Syarat Berlapis Honorer K2 Daftar PPPK
‘’Ponorogo sudah ada itu (insentif, Red) yang mulai diberikan tahun ini. Walaupun begitu, kami masih tetap akan memperjuangkannya,’’ janjinya. (naz/c1/fin)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2019: Kelulusan Tes PPPK Tetap Pakai Passing Grade
Redaktur & Reporter : Soetomo