Tifatul Sembiring Jadi Tersangka

JAKARTA - Partai politik harus berhati-hati menggelar demonstrasiSedamai apa pun, bila dicurigai sebagai kampanye terselubung, demo tersebut bisa menjadi urusan hukum.

Itulah yang kini menimpa PKS

BACA JUGA: Menhub Launching Rel Ganda di Sumsel

Demo aksi solidaritas Palestina pada Jumat (2/1) lalu berbuntut panjangGara-gara menyertakan atribut tanda gambar dan nomor urut partainya dalam aksi tersebut, Presiden PKS Tifatul Sembiring diadukan Panwaslu DKI Jakarta ke Polda Metro Jaya

BACA JUGA: Sarjan Tahir Minta Bebas

Aksi partai yang dipimpinnya itu dituding sebagai kampanye terselubung di luar jadwal.

Rencananya, kepolisian hari ini memanggil Tifatul Sembiring untuk dimintai keterangan''Sebagai warga negara yang baik, insya Allah saya pasti datang,'' kata Tifatul di Jakarta Rabu (14/1)

BACA JUGA: DK KPU Putuskan Dessy Asmaret Tak Bersalah

Bersama-sama dia, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Triwisaksana dan Ketua DPD PKS Jakarta Pusat Agus Setiawan juga siap memenuhi panggilan itu.

Apa status mereka saat ini? ''Di dalam surat panggilan, kami disebut sebagai tersangka,'' jawabnyaSebenarnya, itu adalah panggilan keduaPada panggilan pertama, Senin (12/1), Tifatul tidak bisa memenuhi karena baru saja kembali ke Jakarta dari acara konsolidasi partainya di Bandung.

Pemanggilan tersebut sangat disesalkan TifatulMenurut dia, aksi PKS itu murni gerakan kemanusiaanBukannya ditunggangi kepentingan kampanye Pemilu 2009''Demokrasi itu kan tujuannya untuk melindungi HAMJustru rasa kemanusiaan Panwaslu DKI ini yang sepertinya harus diasah,'' ujarnya dengan nada jengkel.

Dia juga mempertanyakan balik logika yang dipakai panwasluDalam pandangan Tifatul, penggunaan aktribut yang mencerminkan identitas kelompok demonstran dalam demonstrasi adalah hal yang lumrah''Apa bisa demonstrasi tanpa atributItu menegaskan identitas pihak yang bertanggung jawab atas aksi,'' kritiknya.

Secara terpisah, mantan anggota KPU Mulyana Wira Kusumah menilai aksi unjuk rasa yang dilakukan PKS tidak bisa langsung dinyatakan sebagai kegiatan kampanyePasalnya, dalam undang-undang dinyatakan dengan jelas bahwa kampanye adalah penyampaian visi-misi dan program partai atau calon anggota legislatif melalui alat peraga atau media massa.

''Saya kira aksi unjuk rasa (yang dilakukan kader PKS) itu sekadar penyampaian pendapat, yang kebebasannya dijamin undang-undangKalau kegiatan kampanye, partai politik pasti akan melaporkan kepada KPU 3 x 24 jam sebelumnya," katanya.

''Karena itu, saya berpendapat, tidak dibenarkan adanya pembatasan menyampaikan pendapat di muka umum,'' ujar Mulyana dalam sebuah diskusi di Taman Ismail Marzuki kemarin.

Mantan anggota Panwalu Topo Santoso yang juga hadir dalam diskusi tersebut juga menilai tidak setiap kegiatan yang melibatkan atribut partai politik dapat dianggap sebagai kegiatan kampanye''Kalau Jakarta banjir, lantas ada partai yang memberikan bantuan, kegiatan itu dapat ditetapkan sebagai kampanye atau tidak?'' katanya mencontohkan.

Topo menganjurkan KPU, Bawaslu, dan panwaslu untuk menangani masalah yang lebih penting, yakni pengawasan dana kampanye serta pengadaan dan distribusi materi pemungutan suara''Saya terkesan Panwaslu DKI Jakarta memaksakan diri melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan PKS ke polisi," paparnya.

Sebelumnya, Panwaslu DKI Jakarta menilai PKS melakukan kampanye terselubung dalam aksi unjuk rasa mengecam agresi Israel ke Jalur Gaza pada 2 Januari laluMenurut laporan Panwascam Gambir, sejumlah peserta demo membawa bendera PKS yang bernomor delapanSelain itu, sejumlah caleg PKS juga berorasi dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Panwaslu DKI juga menilai aksi unjuk rasa menentang agresi Israel ke Palestina merupakan penyampaian visi-misi PKSPasalnya, pasal 107 platform PKS berisi penegasan dukungan kepada kemerdekaan Palestina. (pri/noe)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kerja KPU Makin Diragukan