jpnn.com, JAKARTA - Ketua Tim Penasihat Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Pilkada Mandailing Natal (Madina) Salman Alfarisi menyatakan keyakinannya bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan mendiskualifikasi pasangan Saifullah Nasution-Atika Azmi. Ia menegaskan bahwa pelanggaran terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam kasus ini merupakan persoalan serius dan tidak dapat diabaikan.
Salman mengungkapkan bahwa sengketa Pilkada Madina ini menjadi satu-satunya kasus yang mempermasalahkan LHKPN. Ia menegaskan bahwa LHKPN merupakan syarat wajib bagi calon kepala daerah. Jika tidak dipenuhi, maka calon tersebut tidak memenuhi syarat untuk maju dalam kontestasi politik.
BACA JUGA: Saksi Ahli di MK: Tindakan KPU Barito Utara Sudah Sesuai Parameter Pemilu Demokratis
“Saifullah Nasution tidak menyerahkan tanda terima LHKPN sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam persidangan pembuktian pada 13 Februari 2025, terungkap bahwa saat pendaftaran di KPU Mandailing Natal, ia menyerahkan LHKPN 2021. Padahal, sesuai regulasi, LHKPN yang sah harus bertanggal setelah 31 Desember 2023,” ujar Salman dalam keterangannya, Rabu (19/2).
Salman mempertanyakan keabsahan LHKPN 2021 yang digunakan oleh Saifullah, sebab dokumen tersebut dibuat saat ia masih menjabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “LHKPN 2021 itu bukan untuk pencalonan bupati, tetapi saat ia menjabat sebagai pejabat Bea Cukai. Bagaimana mungkin ini dianggap hanya perbedaan format?” tegasnya.
BACA JUGA: Kubu Harun-Ikhwan Ungkap Fakta Baru, Optimistis Hadapi Putusan MK
Ia juga menyoroti keputusan KPU Mandailing Natal yang tetap menetapkan Saifullah sebagai calon bupati meskipun telah ada rekomendasi dari Bawaslu yang menyatakan pasangan ini tidak memenuhi syarat. Menurutnya, KPU bahkan memberi kesempatan kepada Saifullah untuk memperbaiki LHKPN di luar jadwal yang ditetapkan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024.
“KPU memberi kesempatan memperbaiki LHKPN setelah 24 hari penetapan calon. Apakah ini masih konstitusional? Ini jelas pelanggaran hukum,” katanya.
BACA JUGA: Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
Salman juga mengungkap fakta bahwa akun LHKPN Saifullah masih aktif hingga tahun 2024, meski seharusnya sudah ditutup setelah ia pensiun dari Bea Cukai pada 2022. Selain itu, ia juga tidak melaporkan harta kekayaannya pada 2022 dan 2023.
“Jika di 2024 ia ingin maju sebagai calon bupati, maka ia harus menutup akun LHKPN sebelumnya dan mengaktifkannya kembali sesuai aturan. Jangankan untuk menjadi calon bupati, untuk menjadi Ketua Karang Taruna saja ada syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak memenuhi syarat, maka tidak layak untuk maju,” tegasnya.
Salman juga mengkritik pendapat ahli yang dihadirkan pihak Saifullah, yang menyebutkan bahwa permasalahan ini hanya sekadar perbedaan format.
“Bagaimana mungkin ada pendapat seperti itu? Jika memang ahli tersebut mengetahui bahwa Saifullah tidak melaporkan harta kekayaannya di 2022-2023, lalu masih mengatakan ini hanya perbedaan format, maka keahliannya patut dipertanyakan,” katanya.
Salman menyatakan bahwa pihaknya yakin Mahkamah Konstitusi akan tetap konsisten dalam menegakkan demokrasi yang sehat dan menegakkan aturan hukum.
“Kami optimistis MK akan mendiskualifikasi pasangan Saifullah-Atika. Jika tidak, ini akan menjadi preseden buruk ke depan, di mana calon yang tidak memenuhi syarat sejak awal akan tetap melaju dengan menggugat ke MK meskipun sudah ada rekomendasi Bawaslu. Ini bahaya bagi demokrasi,” pungkasnya.
Ia juga menaruh harapan besar pada independensi dan profesionalisme hakim Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan hukum demi demokrasi yang lebih baik di Indonesia. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dampak Efisiensi Anggaran, MK Cuma Mampu Bayar Gaji Sampai Mei 2025
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga