JAKARTA -- Merasa tidak puas dengan tim yang diturunkan oleh Departemen Kehutanan (Dephut) untuk meninjau kawasan hutan yang berada di Semenanjung Kampar, Kabupaten Pelalawan, 10 orang perwakilan dari Tim Penyelamat Hutan Riau pada Senin (18/1) menemui anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) asal RiauKedatangan mereka guna meminta kepada anggota DPD agar mendesak menteri kehutanan (menhut) segera menyelesaikan persoalan itu dengan berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan pihak perusahaan.
'' Sampai saat ini belum ada keputusan dari Menhut tentang status hutan yang berada di Semenanjung Kampar, apakah izin yang telah diberikan kepada PT RAPP dihentikan atau justru dilanjutkan
BACA JUGA: Bus Feeder Diperbanyak di Kota Penyangga
Padahal, tim yang dibentuk oleh menhut telah melakukan peninjauan terhadap kawasan tersebut, namun hasilnya tidak jelas,'' demikian dikatakan salah satu anggota tim Ahmad Zazali, usai pertemuan dengan anggota DPD.Dalam memeberikan izin kepada perusahaan RAPP tersebut, ungkap Zazali, Dephut tidak melihat dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sekitarnya, karena sebelum izin dikeluarkan tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat
BACA JUGA: Ketemu Wanita Cantik, Polisi Bolos 30 Hari
Selain itu, dampak lingkungan juga dirsakan masyarakat."Tim yang diturunkan oleh menhut beberapa waktu lalu ke lokasi hanya melihat faktor hutan serta perusahaan, sementara faktor masyarakatnya tidak disentuh sama sekali
Menanggapi persoalan itu, anggota DPD RI Abdul Ghafar Usman mengatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan membawa masalah ini pada saat rapat dengan menhut , '' Dalam waktu dekat ini akan kita sampaikan kepada menhut saat RDP dengan komite II DPD RI, sehingga persoalan ini bisa diselesaikan dengan cepat,'' pungkasnya
BACA JUGA: Dihantam Ombak, Kapal Singapura Tenggelam
(yud/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Miras dari Rendaman Janin
Redaktur : Soetomo Samsu