jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga Suhud Alyuddin menyindir pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang berencana mengumpulkan para kepala desa di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 30 Maret mendatang.
Menurut dia, langkah itu berefek buruk pada iklim demokrasi. Sebab, rencana mengumpulkan kepala desa dilakukan ketika masa kampanye pemilihan presiden 2019 kurang dari sebulan.
BACA JUGA: Penjelasan Kemendagri soal Rencana Apel Kades Bareng Jokowi di GBK
"Mobilisasi semacam itu sama saja menciptakan kehidupan demokrasi yang tidak sehat dan membahayakan harmonisasi kehidupan masyarakat," kata Suhud kepada wartawan, Selasa (19/3).
Suhud mencium aroma politis dari rencana pemerintah Jokowi mengumpulkan kepala desa. Dalam dugaan Suhud, Jokowi tengah mencari akal untuk meningkatkan sisi elektabilitas jelang hari pencoblosan.
BACA JUGA: Tjahjo: Silatnas Kades dengan Jokowi Bukan Acara Kemendagri
"Bagi kami hal itu memberi kesan pemerintahan Pak Jokowi panik dan kehabisan akal untuk mendorong elektabilitas. Elektabilitas yang semakin rendah, membuat mereka lakukan segala cara mencegah kekalahan dalam Pemilu 2019," ungkap dia.
Dia mengatakan, seharusnya Jokowi membiarkan perangkat desa berlaku netral dalam pesta politik 2019. Sebab, perangkat desa bertugas melayani masyarakat tanpa kepentingan politik apapun.
BACA JUGA: Respons Fadli Zon tentang Rencana Kades Berkumpul di GBK Bareng Jokowi
"Karena tugas mereka melayani masyarakat. Memobilisasi perangkat desa berpotensi membenturkan mereka dengan kelompok masyarakat yang berbeda sikap politik. Harmoni kehidupan desa akan terancam," pungkas dia. (mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dana Desa Selalu Diklaim Keberhasilan Jokowi, Anak Buah Prabowo Geram Sekali
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan