TNI Tak Mau Dimanfaatkan KPU

JAKARTA - Panglima TNI Jendral Djoko Santoso meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperjelas poin-poin dalam memorandum of understanding (MoU) antara KPU dengan TNI dalam hal distribusi logistikAlasannya, TNI tidak mau menjadi sub-konraktor KPU.

Berbicara pada rapat kerja dengan Komisi I DPR,  Senin (23/2), Djoko mengatakan bahwa TNI tidak mau dimanfaatkan KPU dalam MoU yang nantinya akan ditandatangani dua belah pihak

BACA JUGA: Mayoritas Pemilih Tak Tahu Tanggal Pemilu

"Kita tak mau dimanfaatkan KPUTNI tidak mau jadi subkontraktornya KPU," ujar Djoko menjawab pertanyaan Komisi I DPR tentang persiapan TNI dalam membantu KPU mendistribusikan logistik Pemilu.

Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga tersebut, Komisi I menilai KPU akan kesulitan mendistribusikan logistik Pemilu

BACA JUGA: PKNU Sebut 30% DPT Fiktif

KPU, dari penilaian Komisi I DPR akan dihadapkan pada kondisi geografis indonesia yang terdiri dari pulau-pulau kecil.

Menurut Djoko, dalam draft MoU yang tengah disiapkan tersebut KPU juga harus memperjelas daerah yang dikategorikan rawan dalam persoalan distribusi logistik Pemilu"Terutama di daerah mana saja yang perlu bantuan TNI

BACA JUGA: PPP Siap Tinggalkan SBY

Kalau di kabupaten di Jawa jelas tak mungkinYang jelas kriterianya kritis dan darurat," imbuhnya.

Sebelumnya, TNI TNI Angkatan Laut juga meminta KPU membuat perencanaan matang dalam distribusi logistik PemiluKepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan, pada prinsipnya TNI AL siap membantu KPU menyebarkan logistik Pemilu.

"KPU harus membuat perencanaan dalam distribusi logistik pemilu 2009 sehingga dapat dihitung kebutuhan dalam mendukung distribusi logistik pemilu 2009,” ujarnyaKASAL mengungkapkan bahwa TNI AL masih terbelit masalah anggaran untuk bahan bakar minyak (BBM) dan Bahan Bakar Pelumas (BBP) untuk kegiatan rutin maupun operasi KRI.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Meuthia Hatta Anjurkan Caleg Perempuan Bersatu