TNI Tak Tambah Personil di Papua

JAKARTA - Dalam rentang waktu dua hari, dua insiden kerusuhan dan penembakan terjadi di PapuaYakni terkait pemilukada di Kabupaten Puncak, Papua, yang menewaskan 19 orang, dan penembakan yang menewaskan empat orang di Kampung Nafri, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Meski begitu, penambahan personil dinilai belum perlu dilakukan di Papua

BACA JUGA: Kiemas Bela Marzuki Alie

"Oh, nggakBatalyon yang ada di sana sudah cukup

BACA JUGA: Perketat Pengangkatan Honorer Menjadi CPNS

Kita ka nada beberapa batalyon," kata Panglima TNI Agus Suhartono di Kantor Presiden, kemarin (2/8).

Dia menjelaskan, untuk operasi pengamanan semacam itu, diprioritaskan pada satuan kewilayahan setempat"Tim kewilayahan sudah di sana, jadi tinggal menggerakkan saja," kata Agus

BACA JUGA: Disangka Membunuh Istri, AKBP Mindo Dibela Mertua

Terkait dengan investigasi, pihaknya menyerahkan kepada aparat penegak hukum.

Di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengungkapkan, pihaknya terus siaga di dua titik, yakni Puncak Jaya dan Abepura, dengan berkoordinasi dengan personil TNI"Prosesnya, tentu bagaimana menstabilkan (situasi), juga proses penyelidikan yang kita lakukan," katanyaTimur mengaku mendapat laporan bahwa situasi terus kondusifMeski begitu, Polri tetap memproses pelanggaran yang terjadi sesuai dengan ketentuan.

Sementara itu, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan perlunya peran parpol untuk mencegah terjadinya rusuh pemilukada seperti Kabupaten PuncakParpol berperan dan bertanggungjawab dalam memberikan pendidikan politik kepada para kadernya"Kalau tugas pengamanan, baik lokasi, kegiatan, sudah tugasnya aparat keamananTapi perselisihan antaranggota, antarpartai, itu tidak boleh terjadi," kata Djoko.

Nah, kewenangan itu ada pada parpol untuk memberikan pendidikan politikSementara pemerintah, kata dia, hanya dalam konteks memberikan ruang untuk berdemokrasi yang baik.

Senada, Mendagri Gamawan Fauzi juga menilai pentingnya peran parpolDia mengakui, kondisi seperti di Kabupaten Puncak bukan yang kali pertama terjadi"Kadang kalau perbedaan internal partai itu, yang sebagian pengurus mendukung calon A, pendukung lain mendukung calon BItu juga pernah terjadi di daerah tertentu," kata dia.

Mantan Gubernur Sumbar itu mengharapkan bisa mengambil pelajaran dari peristiwa di Kabupaten Jaya itumisalnya, menjadi masukan dalam pembahasan RUU Pemilukada"Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari ini, terutama partai sendiri bahwa perlua ada pembulatan dulu di internal partai," tutur Gamawan(fal)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Napi Korupsi, Teroris dan Narkoba Tak Dapat Grasi