Di saat Malaysia memasuki masa 'lockdown' ketat selama dua minggu untuk mengurangi jumlah penularan COVID-19 yang sudah mencapai ribuan per hari, pihak berwenang telah memberikan sinyal jika mereka hendak menahan sejumlah pendatang yang tak memiliki dokumen.

Banyak kawasan di Malaysia sudah mengalami beberapa jenis aturan pembatasan terkait COVID. 

BACA JUGA: Warga Asal Indonesia di Melbourne Anggap Pemerintah Setempat Gagal Tangani COVID-19

Namun, Selasa kemarin (1/06), Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memberlakukan apa yang disebut 'total lockdown' atau 'lockdown' penuh.

"Dengan peningkatan kasus harian yang menunjukkan tren yang meningkat drastis, kapasitas rumah sakit di seluruh negeri untuk merawat pasien COVID-19 menjadi terbatas," kata PM Muhyiddin.

BACA JUGA: Malaysia Mengeklaim Program Vaksinasinya Terbaik di ASEAN

Selama tahun 2020, Malaysia hampir memiliki jumlah kasus virus corona yang lebih rendah daripada Australia.

Namun sejak akhir tahun 2020, penularan menyebar dengan cepat di Malaysia.

BACA JUGA: Viral, Pria Ini Mengendarai Sepeda Motor Sambil Bawa Ular Piton Besar

Totalnya sudah mencapai lebih dari 579.000 kasus dan menyebabkan sedikitnya 2.867 kematian akibat COVID-19.

"Empat bulan lalu, saya tidak pernah mendengar ada teman saya yang terkena virus ini, tetapi sekarang saya tahu banyak yang terkena" kata anggota parlemen oposisi, Charles Santiago kepada Max Walden dari ABC News.

"Rumah sakit kita sudah berada di titik puncaknya ... pelacakan kontak di Malaysia juga sudah benar-benar sulit dilakukan," tambahnya.

Sabtu pekan lalu, Menteri Kesehatan Malaysia, Noor Hisham Abdullah memperingatkan jika dalam waktu singkat "mungkin ada situasi di mana dokter harus membuat pilihan yang sulit untuk memprioritaskan tempat tidur di ICU [unit perawatan intensif] untuk pasien dengan potensi pemulihan lebih tinggi daripada pasien yang potensi pemulihannya lebih rendah".

Mengingat lonjakan kasus baru-baru ini,  tentu "masuk akal" bagi Malaysia untuk melakukan 'lockdown' untuk mengurangi jumlah kematian akibat COVID-19, kata Dr Fifa Rahman, perwakilan masyarakat sipil untuk penanganan COVID-19 di ACT-Accelerator bagian dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Tapi dia mengatakan konsekuensinya terhadap ekonomi mengkhawatirkan.

"Saya sedikit ragu jika ada keluarga di Malaysia yang terkena dampak ekonomi secara tidak proporsional akibat lockdown tanpa bantuan dana publik yang dapat membantu mereka."

Ekonomi Malaysia mengalami kontraksi sebesar 5,8 persen pada tahun 2020, menjadi penurunan terburuk sejak krisis keuangan Asia tahun 1997.

PM Muhyiddin mengumumkan paket stimulus 40 miliar ringgit akibat kebijakan 'lockdown' terbaru, yang menurutnya akan untuk membantu mereka yang berada dalam situasi ekonomi paling genting, seperti buruh harian.

Tetapi Aida Rashid, juru bicara lembaga Hunger Hurts yang berbasis di Kuala Lumpur, mengatakan harus ada upaya lebih untuk membantu mereka yang kesulitan.

"Bantuan yang diberikan pemerintah tidak cukup untuk memastikan mereka selamat dari pandemi dengan aman dan sehat," katanya. 'Pastikan penjaranya siap'

Penegakan aturan pembatasan aktivitas warga di Malaysia telah dilakukan dengan sangat ketat, pihak militer dan polisi dilaporkan telah menangkap ribuan orang karena dugaan pelanggaran.

Pekan lalu, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Hamzah Zainudin, mengumumkan pihak berwenang akan melakukan penggerebekan di kawasan-kawasan yang banyak ditinggali migran tidak berdokumen.

Ia juga mengatakan akan memperkuat perbatasan Malaysia terhadap kedatangan lainnya, yang kemungkinan bertujuan untuk menghalangi kedatangan kapal yang membawa pengungsi Rohingya dari Bangladesh.

"Kami akan pastikan penjara siap," kata Hamzah seperti dikutip oleh media lokal di Malaysia.

ABC telah meminta tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia soal ini.

Tahun lalu, Malaysia menangkap ribuan migran dengan klaim mereka tidak mematuhi protokol COVID-19, yang menyebabkan wabah penularan di pusat-pusat penahanan imigrasi dan penjara.

Polisi Malaysia memulai penyelidikan terhadap lima pekerja media Australia tahun lalu setelah mereka terlibat dalam produksi film dokumenter Al Jazeera yang menyatakan bahwa penggerebekan itu rasis.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) pekerja migran di Malaysia, yang berjumlah 3 sampai juta orang, adalah sepertiga dari seluruh tenaga kerja di Malaysia.

Setengah dari total jumlah pekerja migran itu diketahui tidak memiliki dokumen resmi.

Joshua Neoh, seorang profesor di Fakultas Hukum di Australian National University mengatakan menargetkan para migran sebagai bentuk mencari kambing hitam dalam politik.

“Penularannya ada di masyarakat luas, tidak terbatas di asrama buruh migran,” katanya.

"Penargetan pekerja migran saat ini tidak akan dapat dibenarkan dari perspektif kesehatan masyarakat. Itu hanya mengkambinghitamkan kelompok yang rentan."

Membela keputusan kebijakannya di akun Twitter miliknya, direktur jenderal imigrasi Malaysia, Khairul Dzaimee Daud mengatakan: "Kami mengejar imigran ilegal yang tinggal dan bekerja di negara tercinta ini tanpa dokumen apa pun, tidak membayar pajak dan retribusi tetapi mendapat semua keuntungan."

"Kami melindungi hak-hak masyarakat lokal," katanya.

'Lockdown' terbaru di Malaysia ini dilakukan setelah deklarasi keadaan darurat pada Januari, atau menjadi yang pertama kalinya sejak tahun 1969.

Mereka yang mengkritiknya mengatakan kebijakan ini adalah cara bagi pemerintahan Muhyiddin untuk menghalangi pemilihan umum.

"Ironisnya, COVID dijadikan jalan keluar saat politik mengalami kesulitan bagi pemerintah. Pemerintah sudah dalam krisis, di mana mungkin tidak memiliki jumlah cukup di parlemen," kata Dr Neoh.

"[Coronavirus] memberi pemerintah alasan untuk menyatakan keadaan darurat dan dengan demikian menangguhkan tidak hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga kegiatan politik." Malaysia berjanji meningkatkan vaksinasi

Peluncuran vaksinasi Malaysia dimulai pada bulan Februari, di mana PM Muhyiddin menjadi orang pertama di Malaysia yang menerima vaksinasi.

Malaysia mendistribusikan vaksin AstraZeneca yang diperoleh melalui skema COVAX WHO, serta vaksin Pfizer dan Sinovac buatan Tiongkok, yang baru saja menerima persetujuan darurat WHO.

Meskipun Malaysia menetapkan target yang ambisius untuk memvaksinasi 80 persen warganya pada Februari, John Hopkins University melaporkan hanya 3,59 persen warga Malaysia yang sudah divaksinasi hingga saat ini.

"Ini tidak secepat yang kami harapkan," kata PM Muhyiddin kepada Majelis WHO hari Senin.

"Tetapi kecepatan kami sangat bergantung pada pasokan dan pengiriman vaksin dari produsen."

Menteri Sains di Malaysia, Khairy Jamaluddin mengumumkan jika Pemerintah akan mendirikan lima pusat vaksinasi besar lainnya di sekitar Kuala Lumpur dan beberapa lainnya di negara bagian sekitarnya.

Tetapi masih ada kekhawatiran atas keraguan vaksin di Malaysia, yang mayoritas Muslim, karena Sinovac bukan salah satu vaksin yang diakui dan digunakan Pemerintah Saudi bagi mereka yang hendak berhaji di tahun 2021.

Khairy mengatakan pihak berwenang Saudi akan diminta untuk memberikan "kelonggaran" bagi warga Malaysia yang divaksinasi dengan Sinovac.

Kelompok sayap kanan mengatakan kepada konstituen mereka, terutama komunitas Muslim, untuk tidak divaksinasi, apapun alasannya," kata Santiago, anggota parlemen oposisi.

Pekan lalu, otoritas kesehatan di negara bagian Kelantan yang konservatif melaporkan jika 10.000 orang tidak datang untuk divaksinasi, padahal mereka sudah membuat janji akan datang.

Dr Fifa, yang juga ahli soal akses obat-obatan, mengatakan peluncuran vaksin di Malaysia memiliki tantangan soal kurangnya pasokan seperti dialami di negara lain.

"Faktanya adalah negara-negara kaya telah menimbun vaksin, dengan kelebihan hingga 1,3 miliar dalam persediaan di negara-negara kaya."

"Selain itu, kapasitas manufaktur yang ada tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan global," katanya.

"Yang dibutuhkan adalah pendekatan dua arah: akses non-diskriminatif ke vaksin AstraZeneca dan diplomasi kesehatan global untuk memastikan transfer teknologi pengetahuan soal vaksin COVID ke negara-negara di selatan dunia, sehingga perusahaan di kawasan selatan ini dapat mengisi kesenjangan manufaktur. "

Artikel ini diproduksi oleh Erwin Renaldi dari laporannya dalam bahasa Inggris

BACA ARTIKEL LAINNYA... Satgas Covid-19 Menjamin Pemulangan WNI dari Malaysia Mengutamakan Pencegahan Importasi Kasus