jpnn.com, PEKANBARU - Para guru di Kota Pekanbaru mengancam akan menggelar aksi mogok mengajar jika masalah Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) belum juga mendapatkan solusi. Guru bahkan mengancam akan melakukan aksi mogok mengajar.
Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Pendidikan yang juga Penasehat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Pekanbaru, Jakiman mengatakan, sangat heran dengan sikap Pemko Pekanbaru, Riau, yang menghapuskan TPP guru.
BACA JUGA: Guru Sertifikasi di Pekanbaru Ancam Mogok Mengajar
“Pendidikan itu harus diletakkan pada posisi yang pertama. Karena guru merupakan faktor penting dan paling utama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Apalagi Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau,” ujarnya kepada Riau Pos (Jawa Pos Group).
BACA JUGA: Honorer K2 Ditarik Iuran Rp 500 Ribu per Orang untuk Silatnas
BACA JUGA: Waduh, Guru Honorer Sulsel Sudah Seminggu Mogok Mengajar
Ia mengungkapkan, permasalahan yang terjadi ini adalah permasalahan kesejahteraan guru, seharusnya pemerintah itu memikirkan kesejahteraan guru. Dengan begitu, guru akan fokus dan tenang dalam mengajar, tidak lagi memikirkan soal tunjangan yang seharusnya mereka dapatkan.
“Saya heran kenapa TPP itu dihapuskan. Sementara TPP itu sudah ada sejak dulu. Sejak saya jadi guru sekitar tahun 2008, TPP itu sudah ada. Tetapi kenapa sekarang kok dihapuskan. Dulu bisa, kenapa sekarang tidak bisa,”ucapnya.
BACA JUGA: Nih, Usulan Format Upah dan Pengangkatan Honorer K2
Dia meminta kesadaran pemerintah agar bisa kembali mengeluarkan TPP itu, yang selama ini pernah dinikmati oleh guru.
‘’Tolong jangan dihilangkan. Apalagi sebelumnya TPP itu ada dan guru di kabupaten lain menerimanya. Sementara guru Pekanbaru tidak dapat, tentu ini kan menimbulkan rasa iri,” harapnya.
BACA JUGA: Kucurkan Rp 1,5 Triliun untuk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Jakiman menambahkan, dirinya tidak setuju dengan aksi mogok mengajar yang akan dilakukan oleh guru terkait tuntutan TPP ini. Karena, jika melakukan aksi mogok mengajar, yang akan dirugikan adalah masyarakat, bukan pemerintah. (gem)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 4 Ribu Guru Honorer K2 Mogok Mengajar Hingga Besok
Redaktur & Reporter : Soetomo