jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan akan melakukan penertiban angkutan di Danau Toba pascatragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun. Selain itu Pusat Hidro Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) juga ingin melakukan pemetaan kawasan perairan Danau Toba.
Kepala Pushidrosal Laksda TNI Harjo Susmoro menjelaskam bahwa pihaknya akan melanjutkan dengan survei pemetaan. ”Akan dikoordinasikan dengan Pemda. Semoga Pemda mau mendukung untuk kepentingannya,” katanya.
BACA JUGA: Kemenhub Terapkan Tertib Keselamatan Pelayaran di Danau Toba
Untuk pemetaan Harjo mengatakan pihaknya akan mengandalkan tim mobile yang dimilikinya. Tim tersebut akan melakukan pemetaan dengan menggunakan alat semacam multibeam echo sounder (MBES).
Selama ini Pushidrosal melakukan pemetaan laut menggunakan KRI Rigel. Namun Harjo mengatakan untuk pemetaan Danau Toba tidak perlu mendatangkan KRI Rigel.
BACA JUGA: Sebanyak 124 Kapal di Danau Toba Sudah Dilakukan Rampcheck
Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menuturkan tragedi di Danau Toba semestinya bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk memperbaiki angkutan penyeberangan di wilayah lain.
BACA JUGA: Posisi Jenazah Korban Berada di Bawah KM Sinar Bangun
Terutama perbaikan dan pengawasan dalam standart pelayanan minimal (SPM) penyeberangan yang sebenarnya sudah ada. Dia menyarankan agar bisa meneladi Dirjen Perkeretaapian.
”Sudah ada PM 25/2015 Standar Keselamatan ASDP. Tiru cara Dirjen Perkeretaapian yang rutin tiap saat monitoring dan evaluasi SPM kereta api,” jelas dia kepada Jawa Pos, Minggu (1/7).
Tapi, aturan yang sudah jelas itu memang terkadang tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Dari pengalaman Djoko, dia pernah menggunakan kapal menuju ke Kepulauan Seribu sekitar tiga bulan lalu menuju ke Pulau Tidung.
Menurut penilaianya belum banyak pembenahan yang berarti pelayaran menuju pulau tersebut. ”Tiga bulan lalu saya ke Pulau Tidung. Ngeri-ngeri sedap. Memprihatinkan,” katanya.
Pembenahan itu bisa dimulai dari pembenahan tarif. Operator berlomba menawarkan tarif murah dengan mengorbankan standar dan kualitas operasi terutama kaidah kaidah keselamatan pelayaran.
”Untuk itu Pemprov DKI Jakarta harus mulai mengatur tarif yang wajar agar ada cukup pendapatan bagi operator untuk mengoperasikan layanan pelayaran dengan kualitas dan keselamatan yang lebih baik,” ujar dia.
Djoko mengungkapkan persoalan hampir serupa juga terjadi di Danau Toba. Dia menyebutkan setidaknya sudah tiga kali menyeberang melewati danau tersebtu. Terakhir kali pada Desember 2017 lalu. Sejauh pengamatan yang dia temukan ternyata memang pengawasan longgar.
”Inilah peluang bagi pemerintah membenahinya. Tidak hanya di Toba tapi seluruh Indonesia untuk ASDP,” tegas dia.
Kementerian Perhubungan pun akan merevitalisasi lima dermaga di sekitar Danau Toba. ”Progresnya saat ini sudah sampai pada pengiriman material,” ujar Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi.
Adapun lima pelabuhan yang akan dibangun dermaga adalah Pelabuhan Tigaras, Muara, Ambarita, Simanindo dan Ajibata. Dia juga menjelaskan rencana revitalisasi dermaga ini sebenarnya sudah sejak tahun 2017.
Budi Setiyadi juga memaparkan bahwa dermaga yang akan dibangun nanti sudah mempunyai zona tiket dan lainnya. Sehingga masyarakat tidak bebas keluar masuk dermaga. ”Dermaga sekarang ini harus clear dan untuk halini perlu edukasi ke masyarakat,” ucap Budi.
Lebih lanjut, nantinya kapal kayu 17 GT hanya boleh mengangkut 45 penumpang. Terkait sepeda motor seharusnya tidak diperbolehkan hanya saja ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, hal tersebut yang akan diubah sedikit demi sedikit oleh Kementerian Perhubungan.
”Untuk sepeda motor secara aturan memang tidak boleh tapi di sini kan dari dulu sudah begitu tapi kami akan ubah sedikit demi sedikit," katanya. (jun/lyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Pastikan Tersangka KM Sinar Bangun Bertambah
Redaktur & Reporter : Soetomo