Pengacara Negara Wemmeke Wisman menegaskan kekebalan mutlak atas penuntutan sudah melekat pada Presiden SBY selama persidangan gugatan RMS itu berlangsung di pengadilan Den HaagKekebalan serupa juga pernah dinikmati oleh Presiden Amerika Serikat George Bush pada tahun 2005
BACA JUGA: Putra Mahkota Korut Muncul Lagi
Ketika itu, pada saat Bush berkunjung ke Belanda, Presiden Bush juga sedang diperkarakan di pengadilan Den HaagWemmeke mengatakan, pihaknya telah berupaya agar pengadilan Den Haag segera memutuskan perkara ini kemarin
BACA JUGA: SBY Batal ke Belanda, RMS Kecewa
Dengan alasan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak terlalu lama menunda kunjungan kenegaraannya ke BelandaKekecewaan Koran De Telegraaf juga dituangkan dalam editorialnya
BACA JUGA: Tuntut Tapol RMS Dibebaskan
Koran berbasis Partai kanan ini balik menuding, pembatalan kunjungan kenegaraan SBY secara mendadak sebagai bentuk pelecehan terhadap Ratu BeatrixKarena, tulis Telegraaf, kunjungan kenegaraan Presiden SBY ke Belanda atas undangan resmi pemerintah, Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende dan Ratu BeatrixMenurut rencana, Presiden SBY akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Belanda pada 6 hingga 8 Oktober 2010Alhasil, Telegraaf menilai akibat pembatalan mendadak ini hubungan Amsterdam - Jakarta terancam menuju ke titik nadir.
Selain media, kalangan politisi Belanda juga menyesalkan pembatalan iniJurubicara Partai Konservatif Christen Unie Joel Vordewind mengatakan partainya akan meminta penjelasan Menteri Luar Negeri Belanda Martin Verhagen seputar pembatalan mendadak kunjungan kenegaraan Presiden SBY ini."Kami akan meminta klarifikasi apakah pembatalan mendadak ini melibatkan Kemenlu serta Perdana Menteri Jan Peter Balkenende," kata Vordewind.
Partai yang dinahkodai Andre Rouvoet itu juga akan mempertanyakan sikap pemerintah Belanda atas pembatalan mendadak itu"Sebenarnya, kami sangat kecewa atas pembatalan kunjungan Presiden YudhoyonoKarena kami sudah mengagendakan untuk berdiskusi dengan Presiden Yudhoyono seputar isu - isu pelanggaran HAM, termasuk isu-isu HAM di Papua dan Maluku," ujarnya.(aj/tel/rnl/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prancis Bekuk Penyebar Teror Palsu
Redaktur : Tim Redaksi