JAKARTA - Komisi X DPR RI mengaku memotong dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)Alasan pemotongan dana tersebut karena Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) lebih fokus kepada peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar (wajar) sembilan tahun dari tingkatan sekolah dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP)
BACA JUGA: Diusahakan, 2012 Bantuan ke SMA Rp120 Ribu per Siswa
Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah mengatakan program pendidikan wajar 9 tahun masih menyisakan banyak problem
BACA JUGA: Rp 10,4 Triliun untuk Rehab Sekolah Rusak
"Masih banyak siswa putus sekolah, sekolah SD dan SMP mengalami kerusakan yang membutuhkan perbaikan secepatnya," ungkap Ferdiansyah ketika dihubungi melalui telepon selularnya di Jakarta, Jumat (5/8).Ferdiansyah menjelaskan, berdasarkan data yang ada, sekarang masih banyak ruang kelas SD yang rusak ringan hingga berat berjumlah 112.000 ruang kelas
BACA JUGA: Lambat Salurkan BOS, Bantuan RKB Distop
"Kalau dikumpulkan, dananya bisa mencapai Rp 40,8 triliunJadi butuh dana besar," tukasnya.Namun begitu, DPR kata dia tetap ingin memperkuat pendidikan menengahTetapi, sebelumnya wajar 9 tahun harus dituntaskan terlebih dahulu“Jangan sampai kita mengarah ke atas tapi yang dibawah ini tidak dipelihara,” katanya.
Di samping itu, Komisi X DPR RI juga berharap agar pemerintah juga fokus perluasan akses SMA dibandingkan mutuSebab , lanjut Ferdiansyah, angka partisipasi kasar (APK) SMA masih sangat rendah, sedangkan pemerintah menargetkan untuk meningkatkan APK Pendidikan tinggi hingga 26 persen.
“Harus diwaspadai, pilihannya apa mengatasi mutu dengan menaikkan BOMM atau menaikkan jumlah unit sekolah untuk mempeluas jumlah kelulusannnyaLebih baik mana, Apakah memperluas akses atau mutu?” tanya dia. (cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KB Bakal Masuk Kurikulum
Redaktur : Tim Redaksi