JAKARTA--Desakan dari DPR RI, untuk mengusut kasus dana dari PT Freeport kepada Polri terus berdatanganWakil Ketua Komisi I DPR RI, TB
BACA JUGA: Penyuap Hakim Niaga Diganjar 3,5 Tahun Penjara
Hasanudin, menilai bahwa tidak sepantasnya aparat keamanan menerima dana dalam jumlah besar tersebut.Karena, kata dia, aparat keamanan dalam melaksanakan tugas sudah dibiayai oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
"Artinya ada 700 anggota untuk pengamanan Freeport
BACA JUGA: Moratorium Remisi Koruptor Langgar HAM
Saya mendapatkan informasi satu orang menerima Rp1.250.000 perbulanBACA JUGA: MenkumHAM dan Wakilnya Disomasi
Dan setahun, itu kurang lebih Rp12 miliarPaling banyak untuk nambah BBM dan sebagainya, itu mungkin setahun (total) Rp15 miliar," kata Hasanudin, di Jakarta, kepada pers, Selasa (1/11)Dia memaklumi dengan apa yang diterima oleh aparat kemanan dari Freeport, karena masih dalam batas kewajaranSesungguhnya, lanjut dia, setiap prajurit yang bertugas sudah mendapatkan uang makan seperti lauk pauk melalui masing-masing institusi seperti Mabes TNI dan Polri.
"Untuk lauk pauk kurang lebih Rp40 ribu perhariApa yang diterima prajurit dari Freeport itu masih dalam batas kewajaran," katanya.
"Barangkali prajurit untuk anak ditinggal di rumah wajar, diganti oleh Freeport wajar selama jumlahnya sebesar itu (Rp1.250.000 perbulan)," ungkap Hanasudin.
Tapi yang membuat Politisi PDI Perjuangan, ini heran jumlah yang dikeluarkan PT Freeport untuk perempat bulan itu mencapai Rp120 miliarTimbul pertanyaan di benaknya kemana uang itu sesungguhnya dipergunakan
"Kalau ini mendapat kurang Rp120 miliar perempat bulan, itu sudah berlebihanDan harus cek kemana (larinya dana itu)Ini sudah tidak benar," ungkap Hasanudin.
Menurut dia, kalau dulu masih TNI yang jaga biasanya diserahkan ke PangdamNah sekarang, katanya, yang menjaga adalah polisi dan TNI hanya membantu saja"Biasa diberikan kepada KapoldaCek Kapoldanya. Kapoda harus jujur uang yang berlimpah itu kemana?," kata Hasanudin.
Untuk urusan Polri, itu merupakan ranahnya Komisi III DPRTapi, tegas dia Komisi I akan bertanya kepada Panglima TNIKata Hasanudin, Panglima TNI tidak tahu"Apa ada uang bawah tangan ke Pangdam, kita tanya seberapa besar dan dipakai untuk apaKalau (ada) menurut aturan perundang-undangan tidak boleh," katanya
"Negara memutuskan kalau sebuah perusahaan harus dijaga demi kepentingan penghasilan negara harus dijagaDan aparat itu sudah mendapat duit dari negara," katanya.
Menurut dia, aliran uang itu harus diusut tuntas"Karena kami tahu persis, duit diterima prajurit sedikit, tapi pemimpinnya menerima besarKok duduk jauh-jauh disana dapat besar, kok kami disini berlumpur dapat kecil? Ini menimbulkan kecemburuan TNI dan Polri," katanya.
Menurut dia, kecemburuan antara TNI dan Polri, itu sudah lama, bukan saja karena kasus di Papua"Itu menimbulkan banyak menimbulkan banyak halSekarang ini lihat tidak ada saling kerjasama yang baik," katanya(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenakertrans Pulangkan 1.277 TKI Overstayers
Redaktur : Tim Redaksi