Dipaparkan Sonny, kerjasama dalam menyeleksi CPNS ini, awalnya merupakan permintaan langsung dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, kepada Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri
BACA JUGA: Peduli Penyandang Cacat, 10 Perusahaan Terima Penghargaan
"Gubernur sangat berharap, (prinsip) objektif, integritas, kejujuran dan bersih dari aroma KKN, harus ditegakkan dalam seleksi CPNSHal tersebut pun dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumbar, Jayadisman
BACA JUGA: Mendagri Persilahkan Aparat Usut Rekening KDH
Menurut dia, tahun-tahun sebelumnya, Pemprov Sumbar menggandeng Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai mitra seleksi penerimaan CPNS untuk mengisi formasi yang tersedia di Kantor GubernurBACA JUGA: Penemuan Molotov, Mabes Minta Polisi Waspada
Tahun-tahun sebelumnya kita kerjasama dengan UNPTapi (untuk) penerimaan CPNS tahun ini, Gubernur minta agar BKD Provinsi menggandeng UI sebagai mitra kerja seleksi CPNSJadi bukan atas dasar permintaan UI, tapi kita yang menawarkannya, sesuai dengan permintaan Gubernur," tegasnya.Menjawab pertanyaan, apakah selama menggandeng UNP telah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya dugaan KKN, Jayadisman menegaskan bahwa tidak ada dugaan KKN dalam penerimaan CPNS sebelumnya"Kerjasama dengan UNP selama ini sudah cukup baik dan akuntabelTapi, ini kan ada permintaan GubernurMakanya kita bekerjasama dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI ini," tegasnya.
Adapun tujuh kabupaten/kota yang juga bekerjasama dengan Lembaga Demografi FE UI ini, masing-masing adalah Kabupaten Agam, Sijunjung, Dharmasraya, Kota Sawahlunto, Payakumbuh, Bukittinggi, serta Kota Padang Panjang"(Sedangkan) 12 kota dan kabupaten lainnya, sudah terlebih dahulu bekerjasama dengan UITapi tidak dengan Lembaga Demografi FE UI," ungkap Jayadisman pula.
Hasil penilaian tahap awal terhadap seleksi CPNS ini sendiri, direncanakan akan diumumkan pada tanggal 8 Desember mendatangSementara, presentasi Sistem Rekrutmen CPNS Sumbar oleh Lembaga Demografi FE UI itu, sedikitnya dihadiri oleh 32 unsur pejabat terkait, antara lain utusan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), tujuh Kepala BKD kota/kabupaten di Sumbar beserta staf, Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Novi Hendri, serta Wakil Walikota Payakumbuh, Syamsul Bahri(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perpres Pengadaan Barang, Pelopori Penggunaan Produk Dalam Negeri
Redaktur : Tim Redaksi