jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur diprediksi bakal berjalan mulus. Pasalnya, parlemen kini dikuasai partai politik koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
"Jadi, pasti akan mulus. Karena koalisi Jokowi mayoritas. Tak mungkin DPR tidak menyetujui. Saat ini saja mereka diam. Tak ada yang lantang menolak," ujar pengamat politik Ujang Komarudin kepada JPNN, Selasa (27/8).
BACA JUGA: Ingat, PNS Harus Siap Ditugaskan di Mana Saja
Dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini juga menyoroti pernyataan sikap Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mendukung rencana pemindahan ibu kota.
"Gerindra pun via Prabowo yang sudah berkomentar setuju pemindahan ibukota, walaupun ada beberapa catatan darinya," ucapnya.
BACA JUGA: Tak Rampung 2024, Ibu Kota Baru Terancam Mangkrak
BACA JUGA: Alasan Pak Jokowi Pindahkan Ibu Kota RI dari DKI
Apakah parpol mengambil sikap wait and see berkomentar karena menunggu susunan kabinet periode 2019-2024? Ujang memprediksi parpol diam karena tak berani menolak kebijakan Jokowi.
BACA JUGA: Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim, KPK Juga akan Ikut Pindah
"Jadi bukan wait and see, tetapi tak berani menolak kebijakan Jokowi tersebut. Parpol lebih nyari aman saja," katanya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini juga menyebut, tak ada hubungan sikap diam parpol terhadap kebijakan pemindahan ibukota dengan menunggu susunan kabinet. Parpol diprediksi diam karena tak berani berbuat apa-apa.
"Ada kesan parpol-parpolnya banyak yang tersandera," pungkas Ujang. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... TIM Balikpapan Apresiasi Jokowi Terkait Penetapan Ibu kota Baru RI
Redaktur & Reporter : Ken Girsang