jpnn.com, JAKARTA - Hasil rapat dewan pengupahan Kota Batam mengenai penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam telah sampai ke Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Kamis (27/10).
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan berdasarkan hasil rapat yang dihadiri pengusaha, dan perwakilan serikat pekerja UMK Batam tahun 2018 sebesar Rp 3.523.427.
BACA JUGA: Empat Tersangka Kasus Korupsi di Umrah sudah Ditahan
"Hasilnya sudah kami sampaikan, apakah sudah diproses atau seperti apa kami belum terima informasi lagi," kata Rudi, Senin (30/10).
Menurut mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kota Batam ini, penyampaian hasil rapat tersebut diharapkan bisa menjadi pertimbangan untuk mengusulkan UMK Batam kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun untuk ditetapkan.
BACA JUGA: Olahraga Wushu Mulai Dikenalkan ke Warga Batam
Dia menjelaskan berdasarkan hasil rapat tersebut, pada dasarnya semua menyetujui angka tersebut. Namun mereka mengajukan beberapa usulan dalam pembahasan UMK Batam diantarnya menolak penetapan UMP Batam berdasarkan PP no. 78 tahun 2015.
"Hingga saat ini mereka masih menolak, tapi intinya kemarin kami sudah sepakat dengan angka tersebut, makanya langsung kami serahkan kepada pimpinan," ujarnya.
BACA JUGA: Jukir tak Pakai Seragam, Jangan Bayar Uang Parkir
Selain penolakkan PP no. 78, mereka juga menyampaikan usulan untuk dibentuk asosiasi sektor usaha, karena hingga saat ini pembahasan upah sektor belum memiliki upah sektor.
"Mereka minta kami (Wako dan Gubernur) untuk memfasilitasi pembentukan asosiasi ini," sebut Rudi.
Rudi menambahkan pembahasan UMK Batam tahun 2018 berjalan dengan lancar. Kenaikan sebesar 8,71 persen tersebut membuat UMK Batam naik dari Rp 3.241.125 menjadi Rp 3.523.427 per bulan. "Ya kami berharap pembahasan ditingkat provinsi bisa berjalan dengan baik," tutup pria lulusan UNAND ini.
UMK Bata 2018 Cuma Sebegini
jpnn.com, JAKARTA - Hasil rapat dewan pengupahan Kota Batam mengenai penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam telah sampai ke Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Kamis (27/10).
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan berdasarkan hasil rapat yang dihadiri pengusaha, dan perwakilan serikat pekerja UMK Batam tahun 2018 sebesar Rp 3.523.427.
"Hasilnya sudah kami sampaikan, apakah sudah diproses atau seperti apa kami belum terima informasi lagi," kata Rudi, Senin (30/10).
Menurut mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kota Batam ini, penyampaian hasil rapat tersebut diharapkan bisa menjadi pertimbangan untuk mengusulkan UMK Batam kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun untuk ditetapkan.
Dia menjelaskan berdasarkan hasil rapat tersebut, pada dasarnya semua menyetujui angka tersebut. Namun mereka mengajukan beberapa usulan dalam pembahasan UMK Batam diantarnya menolak penetapan UMP Batam berdasarkan PP no. 78 tahun 2015.
"Hingga saat ini mereka masih menolak, tapi intinya kemarin kami sudah sepakat dengan angka tersebut, makanya langsung kami serahkan kepada pimpinan," ujarnya.
Selain penolakkan PP no. 78, mereka juga menyampaikan usulan untuk dibentuk asosiasi sektor usaha, karena hingga saat ini pembahasan upah sektor belum memiliki upah sektor.
"Mereka minta kami (Wako dan Gubernur) untuk memfasilitasi pembentukan asosiasi ini," sebut Rudi.
Rudi menambahkan pembahasan UMK Batam tahun 2018 berjalan dengan lancar. Kenaikan sebesar 8,71 persen tersebut membuat UMK Batam naik dari Rp 3.241.125 menjadi Rp 3.523.427 per bulan. "Ya kami berharap pembahasan ditingkat provinsi bisa berjalan dengan baik," tutup pria lulusan UNAND ini.(she/cr17)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seludupkan Sabu 810 Gram, Kurir Asal Aceh Ditangkap di Batam
Redaktur & Reporter : Budi