jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjajanto mengatakan ada kebocoran penerimaan upah pungut pajak minyak dan solar di lingkungan Pemda DKI Jakarta sebesar Rp 200 miliar untuk tahun 2013.
Penyebabnya menurut Bambang karena tidak sinkronnya data yang dimiliki Pertamina dengan Pemprov DKI Jakarta.
BACA JUGA: PRJ Monas Produksi 48 Ton Sampah
"Kajian KPK bersama BPKP ditemukan adanya kebocoran dari penerimaan pajak upah pungut minyak dan solar di lingkungan pemprov DKI Jakarta sebesar 200 miliar rupiah. Ini disebabkan tidak adanya pencatatan elektronik yang benar. Data yang ada kemudian menjadi tidak sinkron antara yang dimiliki pertamina dengan pemda DKI Jakarta," kata Bambang, kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Selasa (17/6).
KPK, lanjutnya, sempat memeriksa apakah ada modus operandi tertentu yang menyebabkan penerimaan pajak berkurang. Temuan KPK membuktikan bahwa ini semua disebabkan oleh sistem yang tidak online.
BACA JUGA: Usut Korupsi Bus Gandeng, Petinggi Perusahaan Digarap
"Harusnya kan catatan minyak dan solar yang keluar dari Pertamina sama dengan catatan minyak dan solar yang masuk. Ini tidak sama sehingga upah pungutnya pun tidak sesuai. Harusnya kalau yang keluar 10, yang masuk ke DKI juga 10, tapi ini tidak sama sehingga pajaknya pun tidak sesuai," ungkapnya.
Lebih lanjut Bambang menegaskan selain DKI Jakarta, daerah-daerah lain pun mengalami kebocoran yang sama termasuk untuk pungutan pajak minyak dan solar di laut dan udara. KPK, jelasnya, telah berupaya meminta Pemda DKI Jakarta memperbaiki sistem mereka dan saat ini KPK diyakini bahwa Pemda DKI Jakarta telah melakukan upaya perbaikan.
BACA JUGA: Curigai Bus Transjakarta Tidak Layak Jalan
"Nanti untuk 2014 ini kita cek lagi, apa masih ada kebocoran. Saya harapkan tidak ada lagi kebocoran penerimanan pajak sehingga 200 miliar rupiah yang tidak jelas, bisa didapatkan kembali," harapnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengusaha DKI Pro Jokowi-JK
Redaktur : Tim Redaksi