"Kami merasa, ada upaya untuk memperlambat pemeriksaan
BACA JUGA: Pansus Ingin Lindungi SBY
Kalau tidak ingin dikatakan menghambat pemeriksaan," kata Akbar, Minggu (20/12) malamAdanya upaya untuk menhambat itu bisa dilihat ketika pansus meminta data yang dijadikan dasar BPK untuk menetapkan sembilan pelanggaran dalam skandal Bank Century
BACA JUGA: SBY Ingin Selamatkan Ilmuwan
Saat Pansus meminta data ke BPK, dengan berbagai cara, Ketua BPK berkilah belum mendapat izin dari Departemen Keuangan yang notabene pemilik data ituBACA JUGA: Minta Rekaman, KPK Harus Izin Ketua PN
Cuma, kami membacanya bahwa ini adalah upaya memperlambat pemeriksaan," tambahnya.Kedua, Pansus akan segera memeriksa dewan gubernur BI ketika keputusan bailout itu diambilTetapi, katanya, belum lagi pansus memeriksa sudah ada pernyataan dari staf khusus bidang media wakil presiden yang menyatakan agar jangan sampai simbol-simbol negara dilanggar"Memangnya kami tidak paham soal itu?" ujar Akbar.
Dengan menggunakan analisis wacana, Akbar melihat bahwa hal tersebut merupakan upaya penolakan"Saya ingin mengatakan kepada seluruh elemen bangsa bahwa posisi sidang hak angket itu adalah yang tertinggi di republik iniSidang pemeriksaan dalam konstruksi hukum tata negara," tegasnya.
Dikatakan, hanya satu yang tidak bisa disentuh oleh hak angket adalah rancangan keputusan majelis hakimKarena hakim bekerja atas nama TuhanSementara pansus bekerja atas nama rakyat.(har/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Di RPP Penyadapan Peran Menkominfo Dominan
Redaktur : Tim Redaksi