Urus RPH, Pemda Jangan Hanya Mikir PAD

BANDUNG -- Satu dari lima Rumah Potong Hewan (RPH) di Kota Bandung, Jawa Barat, kondisinya memprihatinkan dan tak terurusHal itu diakui oleh Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian saat melakukan kunjungan kerja ke RPH di Ciroyom, Bandung, Rabu (23/8)

BACA JUGA: Cemari Lingkungan, Tambang PT AJB Terancam Ditutup

Ironisnya, RPH itu merupakan milik Pemerintah Daerah yang telah berdiri sejak tahun 1939, yang letaknya berada di tengah-tengah pemukiman pendudukDirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Prabowo Respatio mengakui, bahwa memang dari 663 RPH yang ada di Indonesia, hanya 13 RPH yang memenuhi syarat

BACA JUGA: Jatim Surplus Listrik 3.000 MV

"Ini masih jauh dari persyaratan, termasuk yang di sini (Ciroyom)Memang RPH ini tidak dipelihara,"  kata Prabowo

BACA JUGA: Rumah Kajati Sumut Dibobol, Puluhan Miliar Raib

Menurut dia, di Kementan ada program revitalisasi RPH pada 2012 dengan dana dari pemerintah pusat Rp15 miliar

Dia berharap dari pemerintah daerah juga menyiapkan Rp15 miliar untuk revitalisasi ituRevitalisasi, kata dia, akan dilakukan secara bertahap dengan harapan setiap kabupaten kta memilihi RPH yang memenuhi standard

Direktur Kesehatan Masyarakat Kementan Jayadi Gunawan menambahkan, pada umumnya RPH itu dikelola oleh pemerintah daerahMaka dari itu, dia berharap dalam mengelola RPH, Pemda tidak hanya berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja

"Tapi mengutamakan pelayanan publikWalaupun mau mendapatkan PAD, tapi aspek pelayanan publik jangan diabaikan, dan jangan sampai melupakan pemeliharaan," ungkapnya

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menegaskan, tidak terawatnya RPH itu tentunya menjadi temuan kalangan legislatifMenurut dia, Komisi IV DPR RI tidak hanya mengunjungi RPH yang ada di Bandung ini saja, di tempat lain yang pernah dikunjungi pun kondisinya tidak layak"Pantas saja Australia menilai tidak layak, seperti disini sudah tidsk terurus, letaknya berada di tengah kotaKita lihat sangat tidak layak adanya," kata dia

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, perlu ada renovasi RPHKarena setiap tahun ada anggarannya"Paling tidak kala lihat sistem anggaran, baru bisa direalisasikan pada 2012," tegasnyaDia juga merasa aneh bahwa dari ratusan RPH yang ada di Indonesia, baru 10 persen saja yang memiliki sertifikasi halal"90 persennya belum," kata Herman(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Rusuh, Produksi Lapangan Tiaka Kembali Terhenti