Urusan Hutan Ribet, DPR Segera Panggil Para Bupati

JAKARTA-Permasalahan status kawasan hutan menyangkut tata ruang di beberapa daerah di Indonesia masih menjadi pembicaraan hangatBahkan terkait hal tersebut, Komisi IV DPR RI bakal memanggil beberapa kepala daerah untuk diminta memberikan penjelasan mengenai status kawasan hutan di daerahnya masing-masing

BACA JUGA: Pimpinan DPR Cemaskan Pelaksanaan Pemilukada di NAD

Pemanggilan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada masa sidang setelah masa reses hingga pertengahan Agustus nanti.

“Bukan apa-apa, pemanggilan kita lakukan untuk mengetahui laporan langsung khususnya dari bupati mengenai berapa luas kawasan hutan yang ada di daerahnyaKalau beberapa gubernur sudah kita panggil dan kita tidak ingin ada celah, ini menyangkut sinkronisasi antara gubernur dengan bupatinya,” ungkap anggota Komisi IV DPR RI Syaifullah Tamliha di Jakarta, Jumat (22/7).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menambahkan, setidaknya ada tiga provinsi yang saat ini memiliki permasalahan data kawasan hutan yang cukup pelik

BACA JUGA: Semua Pihak Harus Dikonfrontir di Forum Terbuka

Ketiganya adalah Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah.

“Data kawasan hutan tiga provinsi itu belum dapat persetujuan pada masa sidang IV karena permasalahannya cukup pelikMakanya beberapa bupati di daerah tersebut akan dipanggil pada masa sidang berikutnya,” ujarnya.

Dicontohkan Syaifullah, tata ruang di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan (Kalsel) kurang tepat

BACA JUGA: BK DPR Diminta Seret Ruhut Sitompul

Terbitnya Kepmenhut 435/2009 pengganti Kepmenhut 453/1999 tersebut justru menyebabkan bertambahnya kasus tumpang tindih lahan di KalselSeperti yang dialami oleh Kabupaten Kotabaru yang 80 persen wilayahnya masuk kawasan hutan.

“Kalau sudah begitu bupatinya tidak bisa apa-apaBagaimana mau melaksanakan pembangunan kalau 80 persen wilayahnya merupakan kawasan hutanKedepan harus ada perbaikan tentang ketetapan tersebut,” cetusnya.

Bagaimana dengan provinsi lainnya? Syaifullah memberikan contoh serupa di Kalimantan Tengah (Kalteng)Informasi tentang banyaknya tumpang tindih lahan tersebut ia dapat dari kunjungan Komisi IV ke 4 kabupaten di Kalteng.  “Kalteng ada 14 kabupaten/kota, kita sudah kunjungi 4 kabupaten, sisanya akan kita panggil bupatinya untuk memberikan penjelasan di Jakarta,” tandasnya(tas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Petinggi PD Akui Pusing Hadapi Serangan Nazarudin