jpnn.com - jpnn.com - PP Pemuda Muhammadiyah akan mengusulkan Tanwir PP Muhammadiyah yang akan ditutup Presiden Joko Widodo, di Ambon, 24-26 Februari 2017, mengeluarkan Fatwa Haram untuk buzzer politik.
Ini disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (20/2).
BACA JUGA: Pemuda Muhammadiyah: Kami Pahami Kondisi Pak Jokowi
Dia mengatakan bahwa ulah buzzer di media sosial (sosmed) menjadi salah satu penyebab kegaduhan politik yang belakangan terjadi.
"Kami pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah, akan meminta fatwa haram buzzer politik. Jadi kami akan mendorong Muhammadiyah itu untuk mengeluarkan fatwa haram buzzer poltik," kata Dahnil.
BACA JUGA: Di Depan Jokowi, Dahnil Sebut Ahok Biang Kebisingan
Dia beralasan bahwa penyebaran informasi-informasi tidak benar atau hoaks telah membuat bising negeri ini. Bahkan, Dahnil menyebut mereka sebagai tuyul-tuyul sosdem.
"Tuyul-tuyul sosmed inilah yang membuat isu macam-macam, kemudian memenuhi kebisingan-kebisingan politik kita," tegasnya.
BACA JUGA: Simak nih Pernyataan Aktivis Pemuda Muhammadiyah
Dia menambahkan, ada alasan logis mengapa keberadaan buzzer politik bisa diharamkan.
Antara lain karena mereka menjadi produsen fitnah, penebar kebencian dan menyebabkan instabilitas.
"Nah itu yang ingin kami dorong dan Pak Jokowi bersepakat tadi. Wah itu bagus sekali, beliau sampaikan dan beliau berterima kasih kepada Pemuda Muhammadiyah bila kemudian fatwa itu dibuat oleh Muhamamdiyah," ujar Dahnil.
Di sisi lain, Pemuda Muhammadiyah juga meminta pemerintah membuat kebijakan sebagai dasar menertibkan buzzer-buzzer politik.
Usulan ini, tambah Dahnil, disepakati juga Presiden Jokowi.
"Jadi Pak Jokowi harus punya instrumen untuk melawan buzzer-buzzer politik ini. Dan beliau bersepakat akan membuat kebijakan untuk melawan buzzer politik," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ulama Mesir Izinkan Umat Islam Pilih Pemimpin Nonmuslim
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam