jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB) Harli Muin mendorong pemerintah agar segera mengambil tindakan penting guna mencegah kekerasan berlatar agama.
Pasalnya, sudah tiga peristiwa yang mencederai kerukukan beragama di tanah air dalam sepekan.
BACA JUGA: Presiden Jokowi: Negara Aman, Sangat Aman
Kejadian pertama, peristiwa bom di Gereja Oikumene, Samarinda. disusul adanya pelemparan bom di Wihara Budi Dharma di Singkawang dan ancaman teror bom pada petugas keamanan gereja Katolik Gembala Baik di Batu.
”Ketiga kejadian dengan pola ancaman dan pengeboman terhadap simbol rumah ibadah jelas memiliki motif mengadu domba umat beragama. mereka sedang mencari momentum sebagai cara memeceh bela kerukunan beragama,” tegasnya.
BACA JUGA: Catat, FPI Pimpinan Rony Siap Pasang Badan demi Jokowi
Menurutnya, tindakan kekerasan ini jelas bertujuan menghancurkan Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika.
Hal ini dikhawatirkan menjadi ancaman bagi NKRI. Karenanya, harus diusut hingga tuntas.
BACA JUGA: Mulai Adem, Kata "Ahok" Sudah Tenggelam
”Tidak terbatas kepada pelaku, tetapi mencari aktor utama di balik pelaku kekerasan ini, mulai dari organisasinya hingga sumber dana operasi para teroris ini,” ujarnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan sejumlah tokoh lintas agama yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil.
Mereka diantaranya Romo Benny Susetyo, Jeirry Sumampow, Ray Rangkuti, dan Abdullah Darraz.
Romo Benny mengajak masyarakat untuk terus menjaga kedamaian. ’’Kembalikan hukum sebagai panglima tertinggi,’’ jelasnya.
Sementara itu Jeirry Sumampow mengatakan modus peledakan bom di Samarinda identik dengan kasus serupa lainnya di masa lalu. Yakni berdekatan atau memanfaatkan momentum kegaduhan nasional.
Bom yang meledak di Samarinda tidak jauh dari kegaduhan Pilgub DKI Jakarta.
’’Kami tidak memiliki kompetensi untuk menyebut ada keterkaitan,’’ tuturnya.
Dia berharap pemerintah menindak tegas setiap orang yang menebar aksi teror.
Setiap kelompok yang menyulut atau memberikan ruang kekerasan, tidak boleh kebal hukum.
Dia menegaskan demokrasi tidak berarti membuka ruang kepada pihak-pihak untuk berbuat kekerasan di depan publik.
Koalisi Masyarakat Sipil juga berharap para tokoh agama, politik, adat, dan masyarakat, kompak menyerukan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan. Supaya menghindari polemik di masyarakat semakin meruncing.
’’Kami juga tidak bosan menyerukan supaya masyarakat menghormati keberagaman sebagai bangsa dan menjunjung tinggi hak asasi serta meninggalkan budaya intoleransi,’’ pungkasnya. (byu/mia/wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penegakan Hukum Kasus Penodaan Agama Tergantung Selera Massa
Redaktur : Tim Redaksi