jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah jangan mengorbankan rumah sakit (RS) yang menerima dan menggunakan vaksin palsu. Apalagi sampai semena-mena menutupnya tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi.
Menurut Fahri, terungkapnya vaksin palsu yang sudah 13 tahun berlangsung, tidak terlepas dari lemahnya pengawasan dari pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan. Aspek pengawasan ini lah yang menurutnya harus diinvestigasi.
BACA JUGA: Bang Uchok Minta Kemenkes Tak Cuci Tangan Soal Vaksin Palsu
"Harusnya investigasi terhadap pengawasan ini, membuka di mana permainannya. Yang beredar di luar itu bagaimana caranya dia masuk ke dalam sistem," kata Fahri di gedung DPR Jakarta, Senin (18/7).
Lembaga-lembaga pengawasa terutama Kementerian Kesehatan dan BPOM, lanjut Fahri, harus segera melaporkan di mana terjadi masalah, sehingga selama belasan tahun vaksin palsu bebas beredar dan digunakan fasilitas kesehatan.
BACA JUGA: Vaksin Palsu, Para Dokter Tuding Pemerintah Adu Domba
"Jangan rumah sakit dikorbankan. Menurut saya tidak fair. Kadang RS kebobolan karena di atas tidak mengawasi. Kalau ditutup, jangan lupa apakah pemerintah sanggup mengkompensasi yang selama ini berjalan. Dokter, pekerja," ujarnya.
Karena itu pihaknya meminta jangan menimpakan kesalahan kepada pihak lain. Apalagi ada rencana membubarkan rumah sakit.
BACA JUGA: PB IDI Tuding Kemenkes dan BPOM
"Membubarkan rumah sakit kan konsekuensinya besar. Pemerintah seharusnya nyalahin diri dulu jangan mengorbankan pelayanan publik," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Simak! Delapan Poin Pernyataan Sikap IDI, ARSI, dan PERSI
Redaktur : Tim Redaksi