jpnn.com, JAKARTA - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai KSAL Laksamana Yudo Margono sejatinya sudah menunjukkan kesan yang baik demi menempati posisi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa.
Misalnya, menurut dosen Universitas Paramadina itu, Yudo menunjukkan kesan baik dengan mengundang Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di berbagai acara TNI AL.
BACA JUGA: Wapres Maruf Amin Angkat Suara Soal Kasus Penganiayaan di Gontor, Adem
"Kesan bahwa ada upaya pendekatan yang dilakukan kepada Megawati memang tidak bisa dihindarkan," ucap Anton melalui layanan pesan, Rabu (7/9).
Dia mengatakan Megawati adalah elite parpol pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan memegang posisi penting dalam politik nasional.
BACA JUGA: Laksamana Yudo Berpeluang Besar Jadi Panglima TNI Pengganti Jenderal Andika
"Presiden Joko Widodo juga merupakan bagian dari PDI Perjuangan dan kerap melakukan pertemuan dengan Megawati," ujar peraih doktoral di bidang pertahanan dari Cranfield University, Inggris itu.
Anton menjelaskan kesan mendekati elite parpol seperti Megawati menjadi penting dilakukan Yudo, karena Jokowi mengedepankan faktor kepercayaan dalam menunjuk Panglima TNI.
BACA JUGA: Di Depan Sang Ibu, Gadis Ini Menangis Lalu Bercerita, Gempar!
Dia mengatakan Laksamana Yudo Margono dalam satu atau dua bulan ke depan atau sebelum Andika selesai kedinasan, harus mampu membangun impresi tersebut kepada Jokowi.
"Mau tidak mau, dalam 1-2 bulan ini, Laksamana Yudo Margono harus makin beri impresi tersebut ke Jokowi," ujar dia.
Menurut Anton, jabatan Panglima TNI memang tidak dipungkiri memiliki ketersinggungan dengan politik praktis.
Pengangkatan seorang perwira tinggi menjadi Panglima TNI perlu restu Presiden RI dan memperoleh persetujuan DPR.
Namun, Anton melanjutkan hal tersebut tetap tidak bisa menjadi justifikasi seorang perwira tinggi militer melakukan lobi secara gencar dan aktif kepada pimpinan parpol.
"Dengan kata lain, kadar pendekatan politik tidak bisa dilakukan secara berlebihan oleh pimpinan TNI. Hal ini menjadi penting untuk tetap memelihara profesionalisme dan netralitas dalam berpolitik," imbuh Anton. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bupati Mimika Diciduk KPK, Kapolda Papua Menyatakan Siaga
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan