jpnn.com, PALEMBANG - Kasus penganiayaan oleh santri Ponpes Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur, memicu Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat suara.
Dia meminta masyarakat tidak menjelekkan pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis agama Islam.
BACA JUGA: Santri Gontor Meninggal Dianiaya, Luqman Hakim Angkat Bicara
"Kejadian ini diharapkan tidak kemudian mendiskreditkan pesantren. Dahulu, ini (penganiayaan) tidak ada," ucap Ma’ruf Amin di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu.
Ma'ruf Amin mengatakan pondok pesantren sejatinya merupakan lembaga pendidikan yang mendidik para santri menjadi manusia berakhlak mulia dengan cara memberikan ilmu pengetahuan agama Islam.
BACA JUGA: Di Depan Sang Ibu, Gadis Ini Menangis Lalu Bercerita, Gempar!
Namun, belakangan ada kejadian yang membuat pemerintah memberikan atensi khusus terhadap pesantren.
"Memang ini jadi perhatian kita semua kenapa ini terjadi. Mestinya, akhlak dibangun untuk menghormati satu sama lain, menghargai, dan mencintai," dia menambahkan.
BACA JUGA: Polisi Sebut Santri Korban Penganiayaan di Ponpes Gontor Lebih dari Satu Orang
Wapres Ma'ruf Amin mempersilakan pihak keluarga mengambil langkah hukum jika menginginkan peristiwa itu diproses secara hukum.
"Saya kira, jika memang dari pihak keluarga ingin diproses, segera diproses (laporan ke kepolisian)," ucap dia.
Seorang santri Ponpes Gontor asal Palembang berinisial AM (17) meninggal dunia setelah mengalami penganiayaan.
Pada Selasa (6/9), pihak Ponpes Gontor mengakui adanya dugaan penganiayaan terhadap AM (17) oleh sesama santri.
"Berdasarkan temuan tim pengasuhan santri, memang ditemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal," ujar Juru Bicara Ponpes Darussalam Gontor Noor Syahid, di Ponorogo, Jawa Timur.
Noor Syahid mengatakan Ponpes Gontor telah mengambil tindakan tegas terhadap para terduga pelaku, dengan mengeluarkan santri yang terlibat penganiayaan. (antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wapres Argentina Nyaris Dibunuh, Presiden Salahkan Ujaran Kebencian
Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha