JAKARTA—Wacana pemerintah untuk mensentralisasikan tata kelola guru, dinilai hanya akal-akalan pemerintah pusatKetua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Guru Independen Indonesia (DPP FGII), Suparman mengatakan, jika pengelolaan guru berada di tangan pemerintah pusat justru menjadikan guru-guru sebagai sasaran alat politik.
“Lihat saja, selama masa orde baru sudah terbukti bahwa pengelolaan guru di pusat telah gagal
BACA JUGA: Aturan Mencla-mencle Hambat Sertifikasi Guru
Bukan saja untuk menjadi pundi-pundi suara saat pemilu tiba, tetapi juga dijadikan alat membangun citra politik partai-partai yang sedang berkuasa,” ungkap Suparman di Jakarta, Kamis (24/11).Dengan kondisi demikian, Suparman mengatakan, para guru sendiri itulah yang pada akhirnya akan dijadikan korban tindakan pemerintah
Suparman mengimbau, sebaiknya memang harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena, carut-marutnya pengelolaaan guru di sejumlah daerah tidak terlepas dari kesalahan pemerintah pusat.
“Jalan yang terbaiknya bagaimana pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi untuk memberikan perlindungan kepada guru agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik
BACA JUGA: Badan SDM Guru Dinilai Salahi Amanat Presiden
Dalam hal ini, tidak dicampur dengan kepentingan-kepentingan politik baik di daerah maupun politik pusat,” imbuhnyaBACA JUGA: Kembangkan Tekhnologi, PLN Gandeng ITB dan ITS
BACA ARTIKEL LAINNYA... PGRI Minta Otonomi Pendidikan Dievaluasi
Redaktur : Tim Redaksi