Wacana Sentralisasi Guru Dicurigai Sarat Muatan Politik

Kamis, 24 November 2011 – 19:49 WIB

JAKARTA—Wacana pemerintah untuk mensentralisasikan tata kelola guru, dinilai hanya akal-akalan pemerintah pusatKetua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Guru Independen Indonesia (DPP FGII), Suparman mengatakan, jika pengelolaan guru berada di tangan pemerintah pusat justru menjadikan guru-guru sebagai sasaran alat politik.

“Lihat saja, selama masa orde baru sudah terbukti bahwa pengelolaan guru di pusat telah gagal

BACA JUGA: Aturan Mencla-mencle Hambat Sertifikasi Guru

Bukan saja untuk menjadi pundi-pundi suara saat pemilu tiba, tetapi juga dijadikan alat membangun citra politik partai-partai yang sedang berkuasa,” ungkap Suparman di Jakarta, Kamis (24/11).

Dengan kondisi demikian, Suparman mengatakan, para guru sendiri itulah yang pada akhirnya akan dijadikan korban tindakan pemerintah
Dengan begitu, wacana untuk menarik kembali pengelolaan guru ke pemerintah pusat bukan menjamin akan menyelesaikan persoalan.

Suparman mengimbau, sebaiknya memang harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  Karena, carut-marutnya pengelolaaan guru di sejumlah daerah tidak terlepas dari kesalahan pemerintah pusat.

“Jalan yang terbaiknya bagaimana pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi untuk memberikan perlindungan kepada guru agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik

BACA JUGA: Badan SDM Guru Dinilai Salahi Amanat Presiden

Dalam hal ini, tidak dicampur dengan kepentingan-kepentingan politik baik di daerah maupun politik pusat,” imbuhnya
(cha/jpnn)

BACA JUGA: Kembangkan Tekhnologi, PLN Gandeng ITB dan ITS

BACA ARTIKEL LAINNYA... PGRI Minta Otonomi Pendidikan Dievaluasi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler