jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil investigasi mereka terhadap anggaran Dinas Pendidikan dan Sudin Pendidikan di DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Hasilnya, selain proyek Uninterruptible Power Supplay (UPS), ada 47 mata anggaran lain yang bermasalah.
"Dari penelusuran ICW terkait realisasi progran peningkatan sarana dan prasarana pendidikan DKI Jakarta tahun 2014, ditengarai total jenis mata anggaran kegiatan yang bermasalah sebanyak 48 mata anggaran, termasuk UPS," terang peneliti ICW Firdaus Ilyas dalam konferensi pers di kantornya di daerah Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (9/3).
BACA JUGA: Soal RAPBD DKI, Tjahjo: Kalau Telat Masyarakat Marah
Salah satu mata anggaran yang bermasalah adalah pengadaan alat scanner dan printer 3D. Selain itu, ada pula pengadaan Collaboration Active Classroom (CAC), hingga pengadaan Alat Digital Education Classroom yang bermasalah.
Menurut Firdaud, modus yang dipakai dalam 'membegal' APBD DKI pada mata anggaran kegiatan lain juga sama dengan yang terjadi pada proyek UPS. Di antaranya ialah penggelembungan harga. Kebanyakan barang yang dibeli sebenarnya tidak dibutuhkan sekolah.
BACA JUGA: Ini Sejumlah Program Pemprov DKI yang Disorot Mendagri
"Jadi bukan saja proyek UPS yang terjadi penggelembungan harga tahun 2014, tapi juga sebenarnya tidak dibutuhkan. Ini kita belum bicara PU dan SKPD lain yang mendapat anggaran besar," tambah Firdaus.
Berdasarkan penelusuran ICW terkait mata kegiatan siluman dalam APBD DKI pada Dinas Pendidikan dan Sudin Pendidikan, ditemukan alokasi anggaran sebesar Rp 2,068 triliun dengan nilai realisasi sebesar Rp 1,194 triliun.
BACA JUGA: Anak Buah Prabowo Tuding Ahok Center Kumpulkan Triliunan dari CSR Pengembang
"Pertanyaannya apakah nilai alokasi Rp 2 triliun lebih berpotensi korupsi, iya. Berpotensi terjadi penyimpangan," tegas Firdaus. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Kena DBD, Ini Komentar Wagub Djarot
Redaktur : Tim Redaksi