jpnn.com - JAKARTA--Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menuding pemerintahan Jokowi-JK sebagai rezim imperialis, penjajah rakyatnya sendiri.
Tudingan itu menyusul adanya paket kebijakan ekonomi tentang deregulasi yang melonggarkan izin toko modern.
BACA JUGA: PT Bukit Asam Siap Pasok Batubara ke Freeport
"Sejak rezim Jokowi-JK berkuasa, PKL digusur semena-mena dan diusir-usir tak beradab. UMKM dikebiri dengan beban pajak satu persen dari omzet lima tahun ke belakang," kata Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun dalam keterangan persnya, Minggu (20/9).
Deregulasi perlonggar izin toko modern, lanjutnya, menyempurnakan penggerusan oleh kekuatan asing, kongsi kapitalis multinasional terhadap ekonomi rakyat dan merobek kedaulatan ekonomi bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
BACA JUGA: Pemerintah Paksa Freeport Gunakan Baja dan Semen Lokal
"Patahkan janji Jokowi-JK lakukan revitalisasi 5.000 pasar tradisional, dan janji-janji pro ekonomi rakyat. Janji itu palsu dan bohong belaka," sergahnya.
Ali Mahsun menambahkan, keberadaan rezim Jokowi-JK adalah mimpi buruk bangsa Indonesia di siang bolong. Dia tegaskan, APKLI akan melawan totalitas rezim Jokowi-JK atas deregulasi perlonggar izin toko modern.
BACA JUGA: Indonesia Jadi Target Industri Penerbangan
"Jika dipaksakan PKL bersama dan bersatu dengan elemen kekuatan lainnya turun ke jalan merobohkan rezim imperialis Jokowi-JK demi tegaknya ekonomi rakyat dan Kedaulatan Ekononi Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," tegas Ali Mahsun. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Saleh: 60 Persen Komponen Industri Pesawat N-219 dari Dalam Negeri
Redaktur : Tim Redaksi