Wagub Jabar: Masyarakat Jangan Terpancing Isu

BEKASI - Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Dede Yusuf mengaku belum bisa memastikan adanya keterlibatan elit politik nasional dalam peristiwa Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Ciketing Asem, seperti yang diungkap Gerakan Peduli Pluralisme (GPP) kemarinDia pun meminta masyarakat agar jangan terpancing dengan adanya isu itu, serta harus menahan dan mengontrol diri, karena pemerintah sudah melakukan upaya penyelesaian

BACA JUGA: Giliran RSUD Timika Kehabisan Stok Obat

Hal itu dikatakannya usai acara pelantikan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Jakarta-Bekasi dan Meal Test di Asrama Haji, kemarin (23/9).

"Sebetulnya bukan begituBukan masalah adanya upaya untuk membuat suasana tidak kondusif di Bekasi

BACA JUGA: Sengketa Tapal Batas, Berujung ke Polisi

Kejadian ini bisa di mana aja kokBukan hanya di Bekasi

BACA JUGA: Warga Sebatik Ancam Jadi Warga Malaysia

Dan kami juga sudah memantau, bisa saja sewaktu-waktu terjadi di tempat lainKami bersama-sama sudah menyelesaikan masalah ini, karena ada persoalan lain yang lebih besar, yaitu kesatuan bangsa, yang harus kita jaga bersama," paparnya.

Mengenai isu kalau Kota Bekasi akan menjadi percontohan bagi daerah lain (terkait masalah gesekan sosial), Dede mengaku tidak bisa menjawabnyaPasalnya katanya, belum ada bukti secara tertulis (tentang itu)"Kalau teman-teman dari GPP (Gerakan Peduli Pluralisme) bisa mengatakan seperti itu, itu sih hak merekaTapi kalau kita melihatnya, ini bukan soal ituYang namanya gesekan itu bisa di mana saja muncul," tambahnya lagi.

Dede mengaku, upaya Pemprov Jabar untuk menyelesaikan masalah HKBP Ciketing Asem, sudah dilakukan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) BekasiNamun kata Dede, kewenangan masalah perizinan itu adanya di Kotamadya, dan masalah agama itu di Kementerian AgamaSedangkan Pemprov Jabar, hanya membantu apa yang menjadi kekurangan, seperti men-support fasilitasnyaSementara untuk masalah perizinan, kata Dede, pihaknya tidak dapat mengintervensi secara langsung.

"Untuk keamanan, kita sudah gerakkan, dengan bekerjasama dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya, dan kepolisian setempatUpaya penyelesaian juga sudah berjalan antara pemerintah daerah dengan pihak HKBP," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad, memilih untuk tak banyak berkomentar terkait isu keterlibatan elit politik nasional dalam peristiwa yang menimpa HKBP di Ciketing AsemBegitu juga soal dijadikannya Kota Bekasi sebagai percontohan bagi daerah lain.

"Pertanyaan itu sudah dijawab Pak Wakil Gubernur tadi," ucapnya singkat, sambil berlalu dengan mobilnya meninggalkan gedung Asrama Haji.

Seperti diberitakan sebelumnya, Koordinator Nasional GPP Damien Dematra mengaku yakin jika peristiwa HKBP di Ciketing Asem merupakan permainan kelompok elit politik nasional, yang tidak mau masalah di Bekasi ini beresSehingga katanya, eskalasi akan terus memanas dan pada akhirnya akan menekan pemerintah untuk mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) - tentang peribadatan.

"Kita akan kirimkan hasil investigasi kita soal peristiwa HKBP Ciketing Asem dalam minggu-minggu iniKita juga melakukan rekonstruksi peristiwa di Ciketing Asem, untuk melengkapi hasil investigasi kitaUntuk selanjutnya akan kita kirimkan ke Presiden, Menteri Agama, Mendagri, Kapolri, Gubernur, Walikota, MUI, NU, Muhammadiyah dan FKUB," pungkasnya(zal/ito/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... HKBP Setujui Opsi Pemerintah