jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengaku heran dengan langkah Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang terkesan melindungi Setya Novanto. Pasalnya, Fadli sampai mengirim surat ke KPK untuk meminta penundaan pemeriksaan terhadap ketua DPR yang menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP itu.
Arief mengatakan, upaya Fadli akan sia-sia. Sebab, sekelas Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja tak bisa menghalangi KPK untuk memeriksa tersangka korupsi.
BACA JUGA: Fraksi Golkar tidak Tahu Surat DPR Tunda Penyidikan Novanto
“Jokowi saja tidak sanggup menghalangi KPK untuk periksa Setnov, kok ini wakil rakyat malah berusaha melindungi Setnov (Setya Novanto, red),” kata Arief dalam keterangannya, Rabu (13/9).
Arief mengatakan, Fadli semestinya tak bertindak seenaknya menyurati KPK demi meminta penundaan pemeriksaan terhadap Setnov hingga ada putusan praperadilan. Sebab, kader Partai Gerindra yang menjadi anggota DPR seharusnya merepresentasikan konstituen dan platform partai pimpinan Prabowo Subianto itu.
BACA JUGA: Surat Fadli Zon ke KPK demi Meneruskan Aspirasi Tersangka
Karena itu, kata Arief, meskipun Fadli menjadi wakil ketua DPR tetapi kebijakannya tetap harus dikoordinasikan dengan ketua Fraksi Gerindra. Artinya, Fadli yang juga wakil ketua umum Gerindra tak bisa menyelonong tanpa koordinasi dengan partai, apalagi demi kepentingan Setnov.
“Sebab Fadli Zon sebagai wakil ketua DPR itu ditempatkan dan ditugaskan partai bukan karena dirinya. Jadi surat Fadli Zon pada KPK yang terkesan melindungi Setya Novanto sebagai tersangka korupsi bisa merusak muruah Partai Gerindra nantinya dan sangat melakukan,” paparnya.
Arief pun menilai Sekjen Gerindra Ahmad Muzani sudah melakukan langkah tepat dengan memprotes Fadli. Sebab, kata dia, surat Fadli Zon itu bukan inisiatif Partai Gerindra.
BACA JUGA: Surat Itu dari Fadli Zon, Bukan Atas Nama Pimpinan DPR
“Itu inisiatif Fadli Zon saja sebagai sahabat karib Setnov yang sama-sama menghadiri kampanye Donald Trump,” ujarnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Surat Fadli Zon ke KPK Seharusnya Cukup Lewat Pos atau Ojek
Redaktur & Reporter : Boy