jpnn.com, BATAM - Usai menemui Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan menemui Wali Kota Batam.
Tujuannya sama, yakni ingin menanyakan kepastian hukum dan sekaligus mempertanyakan hubungan Pemko dan BP Batam.
BACA JUGA: Menlu Singapura Pertanyakan Kepastian Hukum di Batam
Pertemuan tertutup itu digelar di Hotel Best Western Premier Panbil.
Duta Besar Singapura di Indonesia, Anil Kumar Nayar sebagai bentuk pertemuan awal Pemerintah Singapura dengan Kepri untuk mencari informasi terbaru tentang Kepri.
BACA JUGA: Yakinlah, Batam Bisa Bebas Penyakit Tuberkulosis
Hal tersebut terkait dengan rencana kunjungan President RI Jokowi ke Singapura September nanti. Selain Duta Besar, rombong Menlu Singapura juga membawa Konsulat Singapura untuk Batam Gavin Cay, Dirjen dan tujuh sektetaris Kementerian Luar Negeri Singapura.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi usai pertemuan mengatakan, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menanyakan kondisi Batam. Vivian juga menanyakan kepastian hukum bagi investor dan termasuk hubungan Pemko dan BP Batam yang belum diselesaikan.
BACA JUGA: Wali Kota Ini Dukung Warganya Gugat Gubernur
"Dia tidak ngomong dualisme tapi kepastian hukum. Kita yakinkan bahwa Pak Jokowi serius menangani hal ini," kata Rudi.
Menurut Rudi, kepastian hukum ini sangat penting. Apalagi investor Singapura menjadi yang terbesar menanamkan modal di Batam.
Duta Besar Singapura untuk Indonesia, sambung Rudi, juga menyampaikan, bahwa sudah banyak perusahaan Singapura yang ada di Batam pindah ke Kendal.
"Kan beresiko nih. Cuma dia (Vivian Balakrishnan) berat hati. Pertama, Singapura dekat Batam dan investasi di Batam sudah sampai 20-30 tahun, kenapa harus pindah. Fasilitas kan sama dengan yang ada di sini," lanjut Rudi.
Hanya saja di sana kepastian hukumnya jelas. Apalagi Batam usianya sudah mencapai 40 tahun. Sementara untuk merubah regulasi membutuhkan waktu.
"Makanya saya tegaskan, Batam akan mengarah ke sana. Kepastian hukum akan sama dengan Kendal," tuturnya.
Selain dua hal ini, Rudi mengaku, Menlu Singapura berjanji bakal membantu menyampaikan ke Presiden Jokowi. Mereka tak ingin investor tidak terganggu, karena investasi di Batam sangat besar.
Dan hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Jokowi kepada perdana menteri Singapura dua tahun lalu. "Bahwasanya permasalahan di Batam akan segera diselesaikan," ungkap Rudi.
"Kalau dari bahasanya mereka mau regulasi cepat selesai. Permintaan mereka itu sama dengan tujuan kita yakni regulasi satu garis, sehingga ketika ada orang berinvestasi tidak berbelit-belit seperti saat ini," bebernya.
"Mau sistem apa saja yang dibuat hari ini, saya pikir sama saja, siapa yang mimpin harus berani. Kalau ada investasi masuk tangkap dulu, dokumen diselesaikan belakangan. Kalau saya akan demikian supaya orang berani masuk," pungkas Rudi.(rng)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Horee.. Ratusan Honorer K2 Itu Resmi Diangkat Jadi PNS
Redaktur & Reporter : Budi