jpnn.com, BATAM - Sejumlah pengusaha dan masyarakat di Batam, Kepulauan Riau mendorong BP Batam untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan lahan di Batam.
"Kita sangat mendukung BP Batam menyelesaikan masalah lahan di Batam. Tetapi bekerjalah dengan tulus, jangan membuat pernyataan yang meresahkan," kata Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk kepada Batam Pos (Jawa Pos group), Minggu (19/3).
BACA JUGA: Kebijakan BP Dinilai Bikin Gaduh Masyarakat Batam
Menurut Jadi, beberapa kali deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto menyampaikan hal-hal yang membuat resah. “Dia menuding lahan di Batam di kuasai Mafia. Ini juga sangat meresahkan," katanya.
Menurutnya, makna 'mafia lahan' ini harus dijelaskan Eko. Kalau yang dituding adalah pengusaha, maka harus disampaikan siapa pengusahanya. Demikian halnya, kalau dari internal BP Batam, maka silahkan dilapor ke penegak hukum.
BACA JUGA: Beginilah Cara BP Basmi Praktik Mafia Lahan di Batam
"Dan satu hal yang penting adalah, jangan selalu menyalahkan kepemimpinan yang dulu. Bekerjalah sebaik mungkin. Jabatan itu adalah amanah," katanya.
Jadi juga menyinggung Perka-perka yang diterbitkan BP Batam membunuh perlahan-lahan kegiatan usaha kecil dan menengah pada khususnya.
BACA JUGA: Ketua BP: Roll-Royce Berminat Buka Pabrik di Batam
"Perlu reformasi birokrasi yang total dan menyeluruh di internal BP Batam, dengan menggagas PP (Peraturan Pemerintah) yang mengatur mekanisme dan tata cara kerja, antara DK PBPB Batam, Komisi IV (sebagai Mitra Kerja BP Batam), dan Menteri Keuangan yang juga merangkap sebagai anggota DK BPPB Batam, yang sekarang ini diduga masih mengandung kerancuan mekanisme komunikasi, dan simpang siur," katanya.
Menurutnya, perlu juga diatur dalam PP institusi BP Batam itu apa, setelah beralih dari OB, namun OB tidak dinyatakan telah tiada atau bubar, karena asset dan SDM nya tidak bubar atau berhenti, masa kerjanya tetap berlanjut, eselonisasi juga masih mengacu kepada struktur organisasi OB, bukan BP Batam.
Selain itu, dia menyebut tupoksi BP menurut UU KPBPB No. 36/2000 jo No. 44/2007, adalah tidak termasuk pengelolaan lahan. Dapat dilihat di Bab V Fungsi Kawasan Pasal 9 ayat (1).
"Di sana disebutkan fungsi dan tupoksi BP Batam adalah Pengembangan, Jasa, Industri, pertambangan dan Energi, Tranportasi, Maritim dan Perikanan, Pos dan Telekomunikasi, Perbankan, Pariwisata, dan bidang-bidang lainnya," katanya.
Managing Director Panbil Group, Johanes Kennedy Aritonang juga mengaku resah dengan beberapa pernyataan pimpinan BP Batam. Menurutnya, BP Batam harus fokus meningkatkan daya saing Batam.
"Tugas pimpinan BP Batam bukan bongkar-bongkar gudang saja, tapi juga membangun daya saing Batam," katanya.
Menurutnya, jika gaya pimpinan BP Batam selalu keras, maka itu akan sangat berpengaruh terhadap investasi.
"Orang akan takut berinvestasi kalau bicara selalu keras. Tetapi bicara itu harus membuat nyaman, membuat orang tertarik untuk datang ke Batam," katanya.
Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (APERSI) Kota Batam, Wirya Putra Silalahi juga tegas meminta agar BP Batam bisa menyampaikan hal-hal yang membuat pengusaha dan calon investor nyaman. Pernyataan yang kontroversial harusnya bisa dijaga.
"Misalnya masalah lahan yang baru selesai 2,5 tahun kedepan, harusnya tak usah diungkapin ke publik. Jadi seolah tak ada kepastian berinvestasi di Batam," katanya.
Menurutnya, sebagai pejabat publik, ada hal-hal yang bisa disampaikan dan ada juga yang tidak bisa disampaikan. Dan sebagai pejabat harus bisa menyaring ini.
"Mari kita menjaga bagaimana agar situasi yang lesu saat ini berkembang. Bukan malah makin lesu dengan pernyataan-pernyataan yang semakin membuat lesu," katanya.
Wali Kota Batam Rudi saat menghadiri acara Kadin Batam di Hotel Sahid, Jumat (17/3) lalu juga meminta agar BP Batam jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memperkeruh suasana.
"Kami minta BP Batam jangan mengeluarkan statement yang membuat keruh suasana. Kita harus sama-sama menciptakan suasana nyaman di Batam ini," katanya.
Menurut Rudi BP Batam dan Pemko Batam punya satu tujuan yakni membuat masyarakat aman dan nyaman. Membuat perekonomian semakin tumbuh.
"Kalau ada pernyataan-pernyataan seperti itu, dihindarilah," katanya.
Sementara itu, Direktur Humas dan promosi BP Batam Purnomo Andiantono, saat acara tersebut mengaku akan menyampaikan semua keluhan dari Wali Kota dan pengusaha kepada pimpinan BP Batam.
"Ini semua akan kita sampaikan semua. Pak Walikota juga kan minta agar ini disampaikan," katanya. (ian)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sori, Tak Ada Lagi Cincai-Cincai Soal Lahan di Batam
Redaktur & Reporter : Budi