KENDARI - Ratusan massa mendatangi kantor DPRD kota KendariKehadiran massa yang tergabung dalam Aliasi Masyarakat Korban APBD (AMKA) terdiri dari beberapa organisasi diantaranya LBH Kendari, KPW-PRD Sultra, EW-LMND Sultra, KPPS, GSM, Sara-Butur, Repdem, Forum Solidaritas Pasar Baru, Forum Masyarakat Bungkutoko dan Forum Masyarakat Baruga itu untuk mempertanyakan kebijakan pemkot yang dinilai tidak pro rakyat.
H
BACA JUGA: Hari ini, Desa Petuk Bukit Dialiri Listrik
Yahya Ketua Kerukunan Pedagang Pasar Sentral (KPPS) Kota Kendari mengatakan, di pasar kota saat ini sudah terjadi adanya pembayaran uang muka untuk lodsBACA JUGA: Hukuman Berakhir, Torey Kembali Jabat Bupati
Faktanya, pemerintah sudah memungut DP kepada pedagang.Bukan hanya itu, kata H
BACA JUGA: Beli Binatang Dilindungi, Pejabat Ditahan Polisi
Padahal setahunya, sama sekali tidak ada niat pedagang untuk melawan atau memusuhi pemerintah, karena keberadaan pemerintah juga berasal dari rakyat, hanya, kebijakannya yang dinilai tidak memperhatikan hak-hak pedagang yang sudah berjualan di pasar itu."Kami menolak pembayaran uang muka lods, dan mendesak pemerintah untuk mengembalikan uang pedagang yang sudah menyetor sebagai DPKami juga menegaskan, tidak pernah melakukan perlawanan terhadap pemerintah," tegasnya.
Hal serupa juga dikatakan Bustaman SH, korlap AMKAMenurutnya, di pasar sentral kota tidak akan bisa tertata dengan baik, kalau tidak diatur penempatan pedagangApalagi kata dia, kalau lods dijual tanpa melakukan undianHal itu, tentu nanti akan berdampak pula pada omset pedagang
Tuntutan tak hanya datang dari KPPS, pedagang pasar baru juga mempertanyakan komitmen pemerintah untuk menggratiskan lods bagi pedagang lama"Kami dengar ada isu bahwa kedepan, di pasar baru akan dipungut juga sewa lods kepada pedagangPadahal, kami sudah pernah dijanji, jika setelah pindah ke pasar panjang, akan digratiskan masuk ke pasar baru," ungkap Hendrawan perwakilan pedagang pasar baru.
Bukan itu saja, kata Hendra, saat itu, Anggota Komisi III Aladin, sendiri yang menjanjikan kepada pedagang mengenai penggratisan itu, tapi anehnya sudah bergulir kabar bahwa akan ada pungutan lagi untuk menempati pasar baru kelak.
Menanggapi hal itu, Aladin menjelaskan, dirinya tidak menjanjikan penggratisan lods di pasar baruTapi saat itu, kata politisi PAN tersebut, ia mengatakan, bahwa yang pindah ke pasar panjang tidak akan membayar lagi"Saya bukan mengatakan gratis lods di pasar baru, tapi gratis di pasar Bonggoeya, terbukti kan di sana tidak ada pembayaran saar pindah," tegasnya.
Di tempat yang sama Ketua Komisi III Alwi Genda mengungkapkan, mengenai penataan pasar, itu memang harus dilakukanIa berjanji akan menyampaikan langsung kepada walikota terkait hal itu, termasuk tuntutan lain dari pedagang.
"Apa yang menjadi tuntutan pedagang, akan kami sampaikan kepada pemerintahKeberadaan kami disini untuk mewakili aspirasi masyarakat, jadi akan kami upayakan, semua tuntutan bisa direalisasikan pemkot," pungkas Alwi(fya)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Senyerang Memanas, Warga Duduki Lahan
Redaktur : Tim Redaksi