jpnn.com, BATAM - Wali Kota Batam Muhammad Rudi pesimis Batam bebas banjir akhir tahun 2017 ini. Dia mengklaim, janjinya ini terganjal anggaran dan persoalan lahan.
Hal ini dia sampaikan usai menerima laporan camat juga tim pengendalian banjir saat rapat penangangan banjir di kantor Wali Kota Batam, Kamis (9/11).
BACA JUGA: Pencaker dari Luar Daerah Masih Dominasi Pasar Kerja Batam
"Berat kayaknya, karena tersandung itu (uang dan lahan). Tak sulit sebenarnya (Batam bebas banjir), tapi ini (uang)," kata Rudi.
Menurutnya, ada beberapa titik yang gorong-gorongnya kecil. Alhasil, aliran air tak lancar dan akhirnya meluap. Agar ini terselesaikan, pihaknya perlu mengganti dengan gorong-gorong yang lebih besar bahkan diganti jembatan.
BACA JUGA: Ribuan Rumah di Sejumlah Daerah Terendam Banjir
"Harus ada bikin jembatan, kalau tak (bangun jembatan), banjir tak hilang ini. Tapi bangun jembatan uangnya besar," keluh Rudi.
Dia merinci keadaan ini tersebar di beberapa kecamatan di Sekupang, Batamkota, Bengkong, juga Sagulung.
BACA JUGA: Kemenhub Pungut Labuh Jangkar, Pemprov Kepri Meradang
Soal lahan, dia sampaikan telah meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk menarik kembali pengalokasian lahan yang berkenaan dengan penanganan banjir dan pelebaran jalan.
"Waktu rapat di sini (kunjungan kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo) juga kan saya sudah sampaikan. Satu ROW jalan, kedua banjir, tanahnya itu saya minta tarik kembali, yang bisa narik hanya mereka (BP) Batam," papar mantan polisi ini.
Dia berpendapat, persoalan ini sejatinya dapat mudah terselsaikan seandainya Batam telah beralih dari Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Namun menunggu peralihan yang butuh waktu selambat-lambatnya 2 tahun adalah waktu yang lama.
"Masa saya harus tunggu dua tahun untuk masyarakat , jangan dua tahun dong," imbuhnya.
Berdasarkan laporan camat dan tim saat rapat penanganan banjir sudah mencapai 70 persen. Menurutnya, ini capaian yang bagus jika dibanding waktu penanganan yang singkat yakni sejak enam bulan lalu.
"Jadi masyakat harus maklum juga, uang tak cukup ini. Kita mesti bersyukur ya (capaian 70 persen)," pungkasnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM-SDA) Kota Batam, Yumasnur juga mengakui hal yang sama.
"Titik banjir masih ada, walaupun kami sudah melakukan normalisasi, namun belum maksimal," kata dia usai menghadiri rapat koordinasi banjir di Kantor Walikota Batam, (9/11).
Dia menjelaskan setelah dilakukan inventarisir, secara keseluruhan banjir disebabkan penyempitan aliran air dan banyaknya pemilik ruko yang menutup drainase sehingga aliran air tidak lancar.
Dia menyebut seperti di kawasan Nagoya terjadi penyempitan aliran air menuju Ramayana, Top 100 dan Pasar Induk. Ke depan secar bertahap pengerjaan akan difokuskan ke arah Nagoya ini.
"Karena jalannya dibangun oleh pihak mereka maka kami akan minta izin terlebih dahulu untuk memperlancar aliran air menuju hulir," jelasnya.
Selain itu, lanjutnya Pemko Batam juga akan melaksanakan gotong-royong mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan seluruh instansi yang ada untuk bersama-sama membersihkan drainase.
Mengenai daerah pemukiman yang juga terdampak banjir, pihaknya sudah berkoordinasi dengan camat setempat untuk segera melakukan normalisasi dan membenahi drainase.(cr19/cr17/ian/cr13)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sungai Deli Meluap, Warga Pemukiman Kampung Aur Mengungsi
Redaktur & Reporter : Budi