Wapres Bahas PHK Karyawan PT RAPP

JAKARTA - Gubernur Riau (Gubri) HM Rusli Zainal SE MP dipanggil secara resmi oleh Wakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla ke Istana Wapres, di Jalan Medan Merdeka Selatan, kawasan Kebon Sirih Jakarta, Pusat Jum'at (5/12) soreWapres sengaja memanggil Gubri untuk membicarakan dan mencari solusi masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT Riau Andalan Pulp and Paper (Riaupulp) terhadap ribuan karyawannya.

Tidak hanya Gubri yang dipanggil

BACA JUGA: JK Minta Tambahan Pasokan Gas ke Pabrik Pupuk

Pada kesempatan itu Wapres juga memanggil Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Erman Suparno, Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Sayangnya, hingga pertemuan berakhir sekitar pukul lima sore, belum ada keterangan yang jelas dan tegas terkait langkah apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah PHK massal tersebutBeberapa menteri yang ikut hadir, begitu juga Kapolri dan Jaksa Agung belum bersedia memberikan keterangan atas persoalan tersebut.

NAmun Gubri Rusli Zainal kepada JPNN usai pertemuan mengatakan bahwa pada prinsipnya, pemerintah punya semangat dan tekad yang sama tentang bagaimana mencari solusi terbaik atas masalah PHK karyawan Riaupulp tersebut

BACA JUGA: Harga Premium Turun, Permintaan Naik 50%

"Prinsipnya, spirit kita sama, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sedang berupaya mencari solusi yang terbaik, kira-kira jalan apa yang akan kita tempuh agar masyarakat dalam hal ini karyawan tidak dirugikan dan perusahaan juga bisa berjalan dengan baikItulah kira-kira yang ingin kita carikan solusinya," terang pria yang akrab disapa RZ itu.

RZ menyebut memang ada beberapa alternatif penyelesaian yang ingin dilakukan pemerintah

BACA JUGA: Likuiditas Valas Ketat, Bank Tahan Kredit ValasKonversi Kredit USD ke Rupiah

Namun menurut RZ, alternatif apa yang akan diputuskan, masih dipertimbangkan secara matang"Karena itu tadi, kita ingin mencari solusi yang terbaikJangan sampai masyarakat yang sudah susah, menjadi lebih susah lagiTentu pemerintah berkewajiban bagaimana melindungi dan mengayomi masyarakat," sebutnya.

Pada pertemuan itu, kata RZ lagi, pihaknya juga sempat menyampaikan keberatan Riau terhadap pemberlakukan Kepmendag No 44 Tahun 2008 yang akan mengakibatkan Pelabuhan di Dumai tertutup bagi barang-barang impor"Kita sudah sampaikan kepada Wapres dan Wapres berjanji akan meninjau ulang Kepmendag itu," sebut Gubri.

Kata Gubri, sebagai tindak lanjutnya, Gubri atas nama Pemprov Riau akan melayangkan surat keberatan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Perdagangan"Kita akan kirimkan surat bahwa kita keberatan dengan Kepmendag itu," tegas pria yang juga Ketua DPD Golkar Riau ini.(eyd/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiongkok Minta AS Lindungi Investasinya