Wapres Minta Pengembang Juga Bangun Rusun

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pengembang apartemen mewah juga membangun rumah susun bersubsidiPembangunan rusun di samping apartemen mewah diyakini mampu mengurangi kesenjangan sosial yang menimbulkan konflik.

''Kalau semua hanya membangun apartemen mewah, lama-lama kacanya akan dilempari masyarakat kecil

BACA JUGA: IMF dan Bank Dunia Kebiri Peranan Bank Sentral

Karena itu, pengembang apartemen juga harus membangun rusun bersubsidi,'' ujar Kalla saat topping off apartemen bersubsidi Bandar Kemayoran di Jakarta Pusat kemarin (5/3).

Wapres menuturkan, pembangunan rumah susun bersubsidi merupakan upaya pemerintah mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup di perkotaanDengan tinggal di rusun, persoalan sosial khas perkotaan seperti kemacetan, banjir, rumah kumuh di bantaran sungai, dan tingginya biaya transportasi bagi pekerja dapat diatasi.

''Di Asia, hanya ada tiga kota yang penduduknya tidak tinggal di rumah susun

BACA JUGA: Soal PT MSM, Pemerintah Didesak Beri Kepastian

Yakni Mumbai, Manila, dan JakartaTidak heran kalau gambaran kemiskinan di media-media sekarang bukan Gunung Kidul, tapi rumah kumuh di bantaran Kali Ciliwung,'' katanya.

Kalla menegaskan, kota tidak bisa dibiarkan hanya berpihak kepada orang kaya

BACA JUGA: Enam Blok Siap Produksi

Karena itu, masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah harus disubsidi oleh orang kaya melalui pembayaran pajakHasilnya akan dialokasikan negara untuk menyubsidi bunga rumah susun''Kalau beli rumah mewah, bunganya paling tidak 14 persenKalau rusun ini, pemerintah menjaga agar bunganya tidak lebih dari 10 persen,'' jelasnya.

Tahun ini, pemerintah memberikan subsidi bunga Rp 2,5 triliunKalla menjanjikan alokasi subsidi bunga terus ditingkatkan hingga menjadi Rp 10 triliun untuk rumah susun dan rumah susun bagi pekerja di kawasan-kawasan industriKhusus untuk rumah susun di Kemayoran, Kalla meminta agar luas lahan milik pemerintah di bekas Bandara Kemayoran ditingkatkan hingga sepuluh persen dari total luas lahan 460 hektare.

''Sekarang baru 1,7 hektareMasih jauh dari 50 hektare lahan minimal yang harus dibangun untuk rusun,'' tegasnyaSesuai dengan peraturan pemerintah, kata Kalla, lahan milik negara yang dibebaskan untuk pembangunan rusun hanya dibebani biaya pengganti kepada negara Rp 1 juta per meter persegi''Jadi, walaupun harga pasar tanah di Kemayoran ini Rp 5 juta per meter, Perumnas hanya wajib membayar ganti rugi Rp 1 juta,'' terangnya.

Dirut Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto mengatakan, lima tower yang akan dibangun Perumnas merupakan bagian dari 150 rusun yang dibangun di KemayoranLima rusun dengan 1.800 unit itu laris karena sudah dipesan 8.700 peminat''Karena itu, Perumnas melakukan pemilihan penghuni berdasar kedekatan tempat bekerja,'' ujarnya(noe/oki)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PT KA Raup Laba Rp 40,2 Miliar