jpnn.com - JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menerbitkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mempertahankan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Partai Demokrat (PD) yang dipimpin SBY pun berusaha agar dua perppu itu bisa diterima DPR, termasuk dengan berupaya mendekati PDIP yang selama ini getol mendukung pilkada langsung.
Namun, PDIP justru tak melihat ketulusan SBY dalam penerbitan dua perppu itu. Wakil Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto justru menilai Perppu Pilkada hanya menjadi alat bagi SBY untuk memoles citra. Sebab, SBY maupun PD mendapat kritik luas lantaran dalam pengambilan keputusan atas RUU Pilkada dua pekan lalu bermanuver dengan aksi walk out sehingga Koalisi Merah Putih yang mengusung pilkada lewat DPRD memenangi voting.
BACA JUGA: Kejagung Pastikan 4 Anggota DPR Tersangka Korupsi Diadili
“Publik akhirnya juga sadar, bahwa perppu tersebut hanyalah pemoles karena kerasnya kritik publik. Terbukti PD ikut memainkan peran strategisnya sehingga mampu menempatkan salah satu keluarga besar SBY sebagai wakil ketua DPR RI. Kini sangatlah jelas bahwa sikap walk out PD itu sebagai kartu masuk untuk bergabung dalam Koalisi Merah Putih,” ujar Hasto di Jakarta, Jumat (3/10) malam.
Lebih lanjut Hasto juga menuding SBY mendramatisasi persoalan untuk mengedepankan politik pencitraan dengan mengaku kesulitan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “SBY menempatkan sulitnya bertemu dengan Megawati sebagai cara untuk menutupi berbagai manuver politiknya,” lanjut Hasto.
BACA JUGA: KPK Ingin Masuk ke Pencegahan Korupsi di Kemenhan
Menurutnya, tidak akan mungkin aksi walk out Fraksi PD dalam paripurna DPR dengan agenda pengambilan keputusan atas RUU Pilkada itu tanpa sepengetahuan SBY. “Karena sebagai ketua umum sekaligus sebagai ketua dewan pembina, ketua majelis tinggi, dan ketua dewan kehormatan di Partai Demokrat, sangat mustahil SBY tidak mengetahui aksi walk out fraksinya. Ini hanya permainan politik dua kaki,” sambung Hasto.
Ditegaskannya, Perppu Pilkada yang dikeluarkan SBY juga akan menyandera pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan dilantik pada 20 Oktober nanti. Karenanya, Hasto menyebut Perppu SBY hanya strategi untuk melepaskan diri dari persoalan.
BACA JUGA: Jokowi-JK Sudah Siapkan Langkah Tangani Kasus HAM
“Perppu yang dikeluarkan SBY hanyalah suatu bentuk strategi lempar bola kepada pemerintahan Jokowi-JK. Tapi rakyat mencatat dengan baik dan tahu apa yang harus dilakukan terhadap mereka yang menggunakan kekuasaannya untuk mengebiri hak kedaulatan rakyat,” pungkas mantan Juru Bicara Jokowi-JK di pemilu presiden itu.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Kubu di PPP Kompak, Anggap Tanda Baik Menuju Islah
Redaktur : Tim Redaksi