jpnn.com - JAKARTA - Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pembentukan BUMN holding bisnis migas. Menurutnya, urgensi pembentukan holding migas harus dikaji ketimbang malah bermasalah di kemudian hari.
Faisal mengatakan hal itu dalam seminar bertema Ada Apa Dengan Pembentukan Holding Company Energy Nasional yang digelar Yayasan Rumah Energi di Jakarta, Kamis (8/12/2016). Dia menegaskan, pembentukan holding migas yang diinisiasi Menteri BUMN Rini Soemarno sangat rentan disusupi kepentingan kelompok tertentu.
BACA JUGA: Pakuwon Group Target Bukukan Penjualan Rp 2,2 Triliun
Mantan sekretaris jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) yang dikenal sebagai ekonomi itu tak sembarangan melontarkan kecurigaan. Dalam analisisnya, gelagat penyusupan ke dalam BUMN holding migas itu sudah tercium sejak awal pembentukannya yang hanya fokus pada sektor hilir gas bumi.
"Saya tidak bisa katakan setuju atau tidak karena bergantung pada tujuan holding. Namanya holding migas, bukan holding gas. Tapi dalam draf RPP (rancangan peraturan pemerintah, red) holding migas cuma gas yang dibahas, dan itu hilir," ujarnya.
BACA JUGA: Upaya KLHK Mensejahterakan Rakyat dari Hutan
Lebih lanjut Faisal mengatakan, tantangan pengelolaan di sektor migas saat ini adalah produksi minyak yang terus turun. Karenanya, sudah sepatutnya holding bisa menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan produksi minyak.
"Tantangannya minyak tapi ini holding migas fokusnya ke hilir gas. Jadi Rini Seomarno (Menteri BUMN) mau apa sih? Padahal produksi minyak kita turun terus," kata ekonomi yang dikenal kritis itu.
BACA JUGA: Genjot Tax Amnesty, Ditjen Pajak Kejar Pejabat Daerah
Faisal juga mengkritik keputusan pemerintah memilih PT Pertamina (Persero) untuk menjadi induk holding. Sebab, kontribusi perusahaan pelat merah itu dalam produksi minyak secara nasional sudah sangat minim.
Pertamina bahkan sudah bertransformasi ke bisnis yang fokus pada sektor hilir alias menjadi pedagang minyak. "Pertamina harusnya diganti jadi perusahaan dagang minyak nasional karena produksi enggak ada. Terus mau jadi induk holding? Holding apaan?" ujar dia.(dyn/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BKPM Yakin Target Investasi Rp 594,8 Triliun Tercapai
Redaktur : Tim Redaksi