JAKARTA - Indikasi adanya seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang "sengaja" diloloskan, nampaknya semakin menguatIndonesia Corruption Watch (ICW) mewaspadai indikasi adanya calon pimpinan KPK yang berlatar belakang ataupun pembela kepolisian jaksa, akan diloloskan dalam fit and proper test di DPR.
"Ada calon pimpinan KPK memiliki preferensi (membela) kepada polisi dan jaksa," kata Febri Diansyah, peneliti ICW dalam diskusi bertema mencari pimpinan KPK yang berani mati di gedung DPR RI, Jakarta, kemarin (11/8).
Menurut Febri, indikasi baru itu menambah rangkaian isu lama yang muncul dalam seleksi pimpinan KPK
BACA JUGA: BOGOR: Waspadai Impor Daging Busuk
Saat seleksi calon pimpinan KPK memasuki tahap awal, muncul isu adanya calon pimpinan KPK yang sengaja diloloskan atas "titipan" istanaBACA JUGA: Makanan Kadaluwarsa di Daerah Pinggiran
"Itu ditutup Pansel dengan langsung menetapkan 12 nama awal dari 134 nama yang ada," kata Febri.Dari 12 nama itu, kini telah diperas pansel KPK menjadi 7 nama saja
BACA JUGA: Kurma Ilegal Bisa Juga Ada di Bandung
Saat ini, terdapat nama Chairul Rasyid (mewakili Polri), dan Sutan Bagindo Fahmi (Jaksa) terdapat dalam tujuh nama ituFebri menilai ada calon lain di luar kedua nama itu memiliki pretensi atas kepolisian dan kejaksaan"Jika mereka lolos, hal itu bisa mengkerdilkan posisi pansel KPK," kata Febri.Kenapa calon dari Polri dan Jaksa sebaiknya tidak menjadi pimpinan KPK" Febri menyatakan, ada alasan normatif mengapa KPK seharusnya tidak diisi dari dua lembaga ituSecara historis, KPK dibentuk karena kegagalan polisi dan jaksa dalam memberantas korupsiApalagi, tantangan KPK ke depan adalah membersihkan korupsi di institusi kepolisian dan jaksa"KPK tidak boleh menjadi Kapolsek Kuningan ataupun Kejari Kuningan," tegasnya.
Secara singkat, calon pimpinan KPK Chairul Rasyid adalah bakal calon dari kalangan PolriSebelum mencalonkan diri, purnawirawan polisi berpangkat inspektur jendral itu pernah menjajal bursa Gubernur Jawa Tengah namun gagal sebelum mendaftarkan diri ke KPUSementara Sutan Bagindo Fahmi pernah menjadi asisten pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatra UtaraJaksa ini, pernah mendapatkan sanksi disiplin organisasi saat menangani kasus Adelin Lis.
Wakil ketua fraksi PDIP Gayus Lumbuun menambahkan, peluang adanya setting bahwa harus ada nama-nama tertentu yang lolos ke DPR bisa saja terjadiNamun, FPDIP tidak akan tinggal diamSeleksi dua nama terakhir yang nantinya akan dilakukan di komisi III DPR akan digelar setransparan mungkin"Kami akan mengesampingkan faktor-faktor setting tadi," kata Gayus.
Pria yang juga anggota komisi III DPR itu menyatakan, seorang pimpinan KPK tidak dituntut berani mati atau berani hidupJustru, pimpinan KPK nantinya adalah orang yang berani dipenjaraKarena, saat nanti pimpinan KPK yang baru akan mempersoalkan sebuah personil institusi negara, dia akan berurusan dengan lembaga tempat personil itu berada"Pimpinan KPK akan dipersoalkan apapun, termasuk masa lalunya," kata Gayus.
Pembentukan KPK, memang diperlukan karena ada ketidakpercayaan publik kepada penegak hukumKPK diperlukan karena perekonomian negara terancam oleh tindak pidana korupsiTantangan kepada KPK adalah mampu menjadi lembaga yang bisa mengkoreksi dirinya, serta berani mempersoalkan institusi negara, termasuk Presiden"Memilih ketua KPK ibarat memilih nakhoda di tengah badai, lebih sulit dari memilih presiden," tandasnya(bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Daging Ilegal Beredar di Batam
Redaktur : Tim Redaksi