BACA JUGA: BPN Bentuk Tim Monitoring
Lebih dari dua ribu relawan tersebut merupakan perwakilan dari kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan dan desa se provinsi Banten.Hadir mendampingi Wiranto dalam kesempatan tersebut antara lain Ketua DPP Partai Hanura Samuel Koto, Habib Ali, Koordinator Nasional Pos Wiranto, Usamah Hisyam, Koordinator Daerah Pos Wiranto Banten, M
BACA JUGA: Polda Sumut Sikat Mafia Tender
Dalam pidato sambutan deklarasi tersebut, Wiranto merasa bersyukur dengan keteguhan dan komitmen para relawan yang bersedia mendukung dan bersinergi bersama-sama Partai Hanura untuk melakukan perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan negara iniMenurut dia, saat ini rakyat masih membutuhkan keadaan yang lebih baik lagi
BACA JUGA: Dana Pusat Menguap di Tangan Pejabat Daerah
Persoalan yang dihadapi rakyat kecil saat ini, katanya belum sepenuhnya bisa terselesaikanRakyat masih belum merasakan adanya perbaikan hidup, katanyaDalam kesempatan itu ia menjelaskan bahwa didirikannya Pos Wiranto merupakan pengembangan organisasi baru non struktural baru partai Hanura untuk bersama-sama melakukan perubahan Indonesia ke depan"Kebetulan banyak anggota masyarakat yang tak tergabung di hanura tapi punya kepentingan sama, jadi bersinergi di pos wiranto," tegas Menteri Pertahanan ini.Menjawab pertanyaan wartawan tentang penolakan Undang Undang Badan Hukum Pendidikan oleh mahasiswa menurut Wiranto harus dikembalikan kepada para pembuat undang-undang"Tanyakan apakah ketika menyusun tersebut sudah memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan hati nurani rakyat?" ujarnya retoris.
Jika sudah benar dan sesuai dengan hati nurani rakyat, ia yakin tidak akan terjadi penolakan dari banyak kalanganSementara soal wacana kepemimpinan alternatif yang tengah berkembang, Wiranto menegaskan bahwa ia tidak akan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang berkembang tentang hal itu.
"Tidak akan ada sebenarnya kepemimpinan yang itu-itu saja, pada saat kita masuk dalam memilih pemimpin yang benar dan pada saat kita menata sistem itu dengan baik adil dan transparan maka tidak ada lagi dikotomi pemimpin tua atau muda, jawa luar jawa, militer atau sipil dan lain sebagainyaSiapapun yang potensi silakan saja bertandingTapi asal sistem itu bagus dan dilaksanakan dengan benar sehingga kita bisa menghasilkan pemimpin yang baik," tegasnya.
Untuk itu ia menyayangkan adanya pembatasan-pembatasan kepada rakyat yang ingin memilih pemimpinnya seperti sekarang ini dengan menerapkan batas 20 persen"Rakyat punya hak memilih pemimpinnya tapi kalau haknya dibatasi oleh peraturan itu sama saja mencederai rasa demokrasi masyarakat," tegasnya lagi(sam/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Daerah Otonom Baru Stagnan
Redaktur : Tim Redaksi