jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PENA 98 Adian Napitupulu membandingkan harga BBM di tiga kepala negara, yakni Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Adian, kenaikan BBM era Jokowi belum seberapa dibanding rezim Soeharto dan SBY.
BACA JUGA: Jelang Aksi Demo 11 April 2022, Adian Napitupulu Merasa Sangat Aneh
Hal itu disampaikan Adian menyusul wacana aksi massa besar-besaran di berbagai kota pada Senin (11/4) besok. Salah satu tuntutannya ialah kenaikan harga BBM.
"Setahu saya harga BBM yang naik itu adalah jenis Pertamax dari Rp 9 ribu menjadi Rp 12.500. Kenaikan tersebut disebabkan banyak faktor baik dalam dan luar negeri," kata Adian dalam siaran pers, Minggu (10/4).
BACA JUGA: Adian Napitupulu: Sabam Sirait Sahabat Semua Orang
Politikus PDI Perjuangan itu menyadari kenaikan harga Pertamax tentu berdampak langsung pada ekonomi, khususnya kelas menengah ke atas. Sebab, pengguna Pertamax umumnya ialah mobil atau motor pribadi yang masuk kategori menengah dan mewah dengan kisaran harga kendaraan antara ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Adian menganggap pengguna Pertamax tidak merugikan tukang ojek, sopir angkutan umum, angkutan sayur mayur, dan kelompok ekonomi lemah lainnya.
BACA JUGA: Adian Napitupulu Komentari Pernyataan Luhut dan Muhaimin, Telak Banget
Aktivis 1998 itu menduga sekitar 14 persen kelas menengah ke atas pengguna Pertamax pendapatannya di kisaran Rp 15 juta per bulan.
"Tetapi, ya, sudahlah, cara pandang, kepentingan, dan tujuan, kan, bisa beda-beda. Walau demikian mungkin tulisan tentang perbandingan harga BBM dari tiga presiden ini bisa untuk membandingkan data dari yang lainnya. Perbandingan ini dibuat dengan beberapa catatan yaitu, pertama, harga BBM yang dibandingkan adalah jenis Premium dan atau Pertalite. Kedua, perbandingan menggunakan UMR Jakarta dalam beberapa kurun waktu," kata Adian.
Adian menjelaskan pada 1991, harga Premium Rp 150 per liter, sementara UMR saat itu Rp 18.200 per bulan. Dengan perbandingan itu maka upah pekerja dalam sebulan hanya mampu membeli sekitar 121 liter premium.
Pada 1998, Premium naik sekitar 700 persen dari 1991. Dari Rp 150 per liter menjadi Rp 1.200 per liter, sementara UMR naik menjadi Rp 154 ribu per bulan. "Jadi, upah satu bulan setara dengan 128 liter premium," tambah Adian.
Anggota Komisi VI DPR RI itu menyampaikan pada saat SBY dilantik menjadi presiden, harga Premium Rp 1.810, sementara UMR Rp 672 ribu per bulan. Perbandingan upah sebulan setara dengan 371 liter Premium.
Di akhir pemerintahan SBY pada 2014, harga Premium menjadi Rp 6.500 per liter atau naik sekitar 259 persen. Pada tahun terakhir SBY menjabat, UMR berada di angka Rp 2.441.000.
Dengan besaran UMR tersebut dibanding harga Premium, maka upah sebulan setara dengan 250 liter premium.
Pada saat Jokowi dilantik sebagai presiden, harga Premium Rp 6.500, lalu naik menjadi Rp 7.500. Namun harga BBM sempat turun lagi menjadi Rp 6.450 perliter.
Pada saat itu UMR per bulan Rp 2,7 juta atau setara dengan 360 liter premium.
Jelang delapan tahun pemerintahan Jokowi, Premium berkurang drastis dan digantikan dengan Pertalite yang secara kualitas lebih tinggi. Namun, harga juga naik menjadi Rp 7.650 per liter.
"Jadi, kenaikan harga Premium 2014 ke Pertalite 2022 berada di kisaran 16 persen. Di saat harga Pertalite Rp 7.650 per liter, tingkat UMR saat ini Rp 4.453.000 per bulan. Dengan demikian, maka sebulan upah setara dengan 582 liter Pertalite," kata Adian.
Singkatnya, lanjut Adian, di Pemerintahan Soeharto BBM naik 700 persen, sementara SBY BBM naik 259 persen, sedangkan era Jokowi kenaikan BBM Premium ke Pertalite naik sekitar 16 persen. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Adian Napitupulu Sentil Fadli Zon, Keras Banget
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga