jpnn.com, JAKARTA - Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi mengajak semua kalangan agar makin sadar tentang pentingnya membayar pajak. Sebab, melalui pajak pula bisa membantu rakyat kecil.
Berbicara pada acara Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Mendengar dan Menjawab di Grand Hyatt Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (20/9) Ken mengatakan, membayar pajak bukan hanya masalah besar atau kecilnya. Sebab, yang penting adalah benar dan lengkap.
BACA JUGA: Bea Cukai Cari Formulasi Tarif yang Tepat
"Sejatinya pajak itu membantu rakyat yang berpenghasilan rendah. Dan saat ini banyak sekali insentif dalam membayar pajak," ujarnya di acara hasil kerja bareng Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu.
Dirjen Bea Cukai Heru Heru Pambudi yang hadir pada acara itu juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, pajak merupakan pilar utama dalam membangun bangsa.
BACA JUGA: Dampak Penurunan Pajak Terhadap Masa Depan UMKM
Heru menambahkan, dalam rangka mengejar target penerimaan untun negara maka Ditjen Bea Cukai akan menertibkan impor berisiko tinggi. Tujuannya adalah memberikan kepastian bagi industri dalam negeri, perdagangan dan penerimaan.
Dengan penertiban, importir akan lebih transparan mengenai harga produknya. "Ke depan, dengan sinergi, target kami adalah semua transaksi harga yang memang terjadi itu yang harus diberitahukan. Tidak ada under-valuation, tidak ada grouping," ujar Heru dalam diskusi yang dimoderatori anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait itu.
BACA JUGA: TMP Ajak Semua Pihak Kompak Dukung Jokowi Atasi Kesenjangan
Diskusi dalam acara itu berlangsung seru. Ratusan pengusaha dari berbagai asosiasi hadir pada acara yang diawali dengan pemaparan oleh Ken dan Heru itu.
Namun, Ara -panggilan Maruarar- sebagai moderator membatasi pemaparan dari Heru dan Ken cukup lima menit saja. Sebab, politikus PDI Perjuangan itu memberi kesempatan ke peserta untuk aktif dalam diskusi.
"Kita gunakan pola baru dengan cara pihak pemerintah bukan menyampaikan dulu, tapi mendengarkan dulu dari masyarakat. Sebab kebijakan yang diambik harus berbasis pada aspirasi dan kepentingan masyarakat," kata Maruarar.
Legislator di komisi yang membidangi keuangan dan perpajakan itu menambahkan, ada beberapa faktor yang membuat satu kebijakan berjalanan sukses dan lancar. Antara lain kepastian hukum, sosialisasi yang masif, kebijakan yang mengena secara substansial, serta berbasis pada kondisi riil di lapangan.
MAruarar lantas mencontohkan kebijakan pemerintah yang sukses. "Karena faktor ini misalnya, kebijakan tax amnesty berjalan sukses," kata politikus yang ikut membahas RUU Tax Amnesty itu.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani mengaku senang dengan antusiasme para pengusaha yang hadir di acara itu. Apalagi keluhan pengusaha langsung direspons oleh pihak pemerintah.
"Kita senang acara ini begitu hidup. Dua jam lebih enggak terasa karena acara ini sangat ditunggu pelaku usaha karena dihadiri langsung dirjen pajak dan bea cukai," katanya.
Karena itu Rosan mengharapkan forum serupa perlu sering digelar, terutama untuk menyosialisasikan kebijakan dan regulasi baru kepada para pelaku usaha. Dengan demikian para pelaku usaha juga sejalan dengan pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi terutama dari sektor perpajakan.
"Kita ingin tertib dan lebih baik tapi di satu sisi kita mengharapkan hal yang sama kepada regulator. Sehingga terjadi asas fairness dan keadilan. Kalau sudah melakukan pembayaran pajak dengan baik, itu harus diapresiasi. Mesti ada perlakuan yang berbeda antara pembayar pajak yang baik dengan yang bayar pajak tidak baik," papar dia.(ysa/rmol/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2017 Kurang 4 Bulan, Realisasi Pajak Hanya 53 Persen
Redaktur & Reporter : Antoni