jpnn.com - JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Kapolri itu baru ada kalau Kapolri diberhentikan sementara dalam keadaan mendesak. Keadaan mendesak yang dimaksud adalah Kapolri melanggar sumpah jabatan atau membahayakan keamanan negara.
Pernyataan itu disampaikan pakar hukum tata negara Yusruil Ihza Mahendra dalam kicauan di akun jejaring sosial Twitter @Yusrilihza_Mhd yang diunggah pada Sabtu (17/1).
BACA JUGA: Terpidana Mati Dieksekusi di Boyolali saat Hujan Deras
"Dalam keadaan normal presiden tidak bisa memberhentikan Kapolri tanpa persetujuan DPR," ujarnya.
Yusril menilai, jika presiden menunda pengangkatan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, maka semestinya Jenderal Sutarman belum diberhentikan sebagai Kapolri.
BACA JUGA: Istri Terpidana Mati Menangis di Dermaga
"Pemberhentian Sutarman haruslah satu paket dengan pengangkatan Kapolri baru," sambungnya.
Pemberhentian Sutarman yang kemudian disusul dengan pengangkatan pelaksana tugas (Plt) Kapolri, menurut hemat Yusril, merupakan keputusan keliru jika dilihat dari sudut UU. Lain halnya kalau Sutarman diberhentikan sementara karena melanggar sumpah jabatan atau membahayakan keamanan negara.
BACA JUGA: Eksekusi di Lembah Tempat Amrozy cs Ditembak Mati
"Dalam keadaan seperti itu (mendesak), maka presiden mengangkat Plt Kapolri yang setelah Plt tersebut diangkat, presiden harus minta persetujuan DPR," tandasnya. (ian/rmo/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Dianggap Berkerja Didasarkan Kepentingan
Redaktur : Tim Redaksi