jpnn.com - JPNN.Com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyesalkan sikap para menteri di Kabinet Kerja yang tak maksimal membantu Presiden Joko Widodo. Sorotan Zulkifli soal itu tertuju pada persoalan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Tiongkok.
Zulkifli mengatakan, Jokowi -sapaan akrab Presiden Joko Widodo- terpaksa turun tangan langsung menjelaskan isu TKA ilegal kepada masyarakat. Padahal, penjelasan itu bisa disampaikan para pembantunya di kabinet kerja.
BACA JUGA: Penertiban Portal Abal-Abal Bukan karena Jokowi Takut
"Semua isu presiden yang menjelaskan. Kita mengkritik, di mana pembantu presiden? Ada menteri-menteri, menko (menteri koordinator, red), ada pemerintah daerah, gubernur, bupati. Kan TKA tidak hanya di Jakarta, dimana-mana,” ujar Zulkifli saat menggelar konferensi pers catatan akhir tahun 2016 di DPP PAN, Senopati, Jakarta Selatan, Jumat (30/12).
Menurutnya, tak semua persoalan harus ditangani langsung oleh presiden. “Kasian presidennya," sambung politikus PAN yang juga ketua MPR RI itu.
BACA JUGA: Jubir: Kota Mengapung Bukan Ide Baru, Jokowi Juga Punya
Yang lebih disayangkan, sambung Zulkifli, justru saat Presiden Jokowi sudah memberi klarifikasi ke publik, isu soal TKA ilegal malah semakin berkembang luas. Dalam pengamatan Zulkifli, para menteri justru bertindak telat.
“Presiden sudah ngomong, baru mencak-mencak. Kan bagaimana gitu," ujar mantan menteri kehutanan itu menyindir salah satu menteri di Kabinet Kerja yang menggelar inspeksi mendadak (sidak) sembari marah-marah di sebuah pabrik yang mempekerjakan TKA Tiongkok.
BACA JUGA: Gerah, Jokowi Minta Portal Berita Abal-Abal Ditertibkan
Karena itu, PAN mengharapkan para menteri di Kabinet Kerja menunjukkan kinerja yang baik. Apa pun yang menjadi keluhan publik, sambung Zulkifli, harus segera direspons oleh para menteri sebagai pembantu presiden.
Zulkifli juga meminta Presiden Jokowi menegur menterinya yang kurang cekatan dalam menangani persoalan yang ada. "Jangan asyik sendiri, larena menteri-menteri pembantu presiden," pintanya.
Namun, Zulkifli menegaskan bahwa kritiknya bukan karena untuk mendorong Jokowi merombak kabinet lagi. “Reshuffle hak presiden, kita nggak ikut-ikut soal itu," pungkasnya.(dna/JPG)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Info TKA Ilegal Bakal Dikonfirmasi dengan Data Intel
Redaktur : Tim Redaksi