jpnn.com - CIREBON – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Jumat (6/5) memasuki kota Cirebon dalam rangka “Safari Kebangsaan Merajut Kebhinnekaan.” Sehari sebelumnya, Zulkifli menggelar safari kebangsaan di Serang (Banten) dan Purwakarta (Jawa Barat).
Saat Safari di Cirebon, Zulkifli Hasan mengawali kegiatannya dengan berolahraga pagi. Kemudian dilanjutkan dengan sarapan nasi jamblang Mang Dul di Jalan Cipto Mangunkusumo No. 8 Cirebon.
BACA JUGA: Pekan Depan, KPK Garap Politikus PAN
Usai berolahraga, Ketua MPR berjalan kaki dari hotel menuju tempat makan yang berjarak sekitar 500 meter.
Sekitar pukul 09.45 WIB, Ketua MPR RI bergerak ke Keraton Kasepuhan Cirebon untuk sosialisasi Empat Pilar MPR. Di keraton Kasepuhan, Ketua MPR disambut Gusti Sultan Sepuh ke-14 Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat.
BACA JUGA: Sudahlah, Tak Usah Percaya PPP Kubu Djan Lagi
Bersama Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat, Ketua MPR berjalan menuju bangsal pagelaran tempat berlangsungnya sosialisasi Empat Pilar MPR.
Zulkifli Hasan didampingi Didik J. Rachbini, Mulfachry Harahap (Ketua Fraksi PAN DPR), Lucky Hakim, dan Primus Yustisio.
BACA JUGA: Cegah "Yuyun" Lain, DPR Harus Tuntaskan Ini
Dalam sosialisasi itu, Zulkifli Hasan mengatakan selama 18 tahun demokrasi mencapai banyak kemajuan. Tetapi, selama 18 tahun, kita semakin jauh identitas ke-Indonesiaan.
“Kita mulai kehilangan ruh kebangsaan kita, bahkan mengalami disorientasi. Banyak gubernur, bupati, wali kota tidak paham mengenai tugasnya,” katanya.
Zulkifli pun menguraikan satu per satu dari empat konsensus dasar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Seluruh manusia Indonesia, siapa pun dia, apalagi seorang pemimpin segala perilaku, tindakan, kebijakan dan keputusannya harus dilandasi cahaya Tuhan, cahaya Ilahi.
“Cahaya ilahi itu melahirkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau ada pemimpin yang suka menggusur, itu tidak disinari cahaya ilahi karena tidak melahirkan kemanusiaan yang adil dan beradab," katanya.
Seorang yang memiliki jabatan politik seperti gubernur, bupati, walikota, anggota DPR, mengalami disorientasi, tidak mengetahui tugasnya.
“Menurut UUD, tugas pemilik jabatan politik, adalah melayani rakyat, melayani negara, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," ujar Zulkifli.
Dia menegaskan bahwa kita mulai menjauhi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Akibatnya, ketimpangan semakin tajam. “Karena itulah pentingnya sosialisasi empat konsensus dasar ini,” ujar Zulkifli.(Adv/fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sampai Kapan Damayanti?
Redaktur : Tim Redaksi