10 Rektor UIN Temui Pimpinan DPD, Curhat Susahnya Buka Prodi Umum
"Dan kami, UIN, selain tersebar merata di hampir semua provinsi, biaya pendidikan di UIN relatif lebih murah dan terjangkau bagi peserta didik di daerah, tanpa mengurangi mutu. Karena kami rata-rata juga terakreditasi A dan B. Ini seharusnya faktor yang juga harus dilihat,” kata Eka.
La Nyalla meminta masing-masing kampus membuat daftar masalah yang dihadapi untuk kemudian diserahkan kepada Komite III DPD yang membidangi pendidikan. “Nanti dari situ akan kami telaah, dan kami petakan. Di tataran kebijakan akan menjadi ranah pimpinan, dan di tataran praktis akan menjadi tugas teknis Komite III,” katanya.
Wakil Ketua DPD Nono Sampono menyakini apa yang diperjuangkan kampus UIN akan terwujud selama tolok ukurnya berdasarkan kebutuhan. Seperti halnya IAIN meningkat status menjadi UIN karena kebutuhan. Begitu pula UIN membuka prodi ilmu terapan, juga harus karena kebutuhan.
Mantan Danpaspampres itu menambahkan memang harus ada proses untuk itu. Seperti yang pernah dia alami saat menjadi gubernur Akademi Militer (Akmil), untuk memperjuangkan kesamaan derajat antara lulusan Akmil dengan S1. “Alhamdulillah akhirnya bisa. Kuncinya harus berdasarkan kebutuhan. Dan saya pikir, Presiden Jokowi berulang kali menekankan pentingnya kualitas SDM Indonesia untuk dapat melakukan lompatan. Itu saya kira salah satu kebutuhan,” ujarnya.
Ketua Komite III DPD Sylviana Murni optimistis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bisa memahami niat kampus-kampus UIN untuk membuka prodi ilmu terapan.
Mengingat Mendikbud Nadiem telah meluncurkan program ‘Merdeka Belajar: Kampus Merdeka’, bagi perguruan tinggi.
Menurutnya, program tersebut memberikan otonomi bagi PTN maupun swasta yang berakreditasi A dan B membuka prodi baru. Dengan titik tekan, prodi yang sesuai kebutuhan masa depan dan akan dipermudah apabila kampus tersebut telah menjalin kerja sama dengan organisasi dunia atau 100 kampus terbaik dunia.
"Saya pikir UIN lebih mudah bekerja sama dengan kampus seperti Al-Azhar dan lainnya kan,” kata senator asal DKI Jakarta itu.