12 Persen Desa di Aceh Belum Memiliki Akses Internet

Dia mencontohkan jika salah satu provider memasang tower jaringannya di tempat dengan jangkauan lima kilometer, itu belum tentu menjangkau daerah terdekat yang letak di bawah perbukitan.

"Kalau letak desanya di bawah belum tentu dapat jaringan, malah kemungkinan didapatkan desa yang lebih jauh kalau ketinggiannya sama. Jadi, kondisi geografis memengaruhi," katanya.

Hendri menyampaikan untuk daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan), Kementerian Komunikasi dan Informatika masih dapat membantu memberikan akses internet cepat melalui program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).

Untuk daerah non-3T, juga dapat melaporkannya ke Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kominfo. Hanya saja, prosesnya lama karena banyaknya desa yang harus ditangani. "Karena itu, pemerintah daerah perlu melaporkannya ke Kominfo terkait kondisi internet di daerah, karena kewenangannya memang di pusat," ujarnya.

Jika butuh proses cepat, lanjut Hendri, pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi langsung dengan pihak provider untuk menyediakan akses internet di wilayahnya, karena mereka bisa membantu. Untuk teknisnya, dapat dibicarakan bersama.

Hendri menuturkan sejauh ini masih sangat sedikit daerah yang melaporkan kondisi internet di wilayahnya ke Pemerintah Aceh untuk diteruskan kepada Kominfo. Menurut Hendri, dari 536 tersebut hanya 57 desa yang sudah melaporkan.

Hendri menambahkan untuk mengatasi permasalahan jaringan internet tersebut sebenarnya hanya dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah (kabupaten) untuk melakukan verifikasi lapangan dan melaporkannya ke pemerintah lebih tinggi.

"Proaktif daerah sangat berpengaruh pada kecepatan pengentasan yang blankspot tersebut. Maka kami mendorong pemerintah daerah melaporkan kondisi kualitas jaringan dan sinyal telekomunikasinya," pungkas Hendri Dermawan. (antara/jpnn)