90 Persen Kasus Tanah Dimainkan Hakim

jpnn.com - JAKARTA - Maraknya kasus pertanahan di wilayah Sumut, yang berujung dilaporkannya hakim ke Komisi Yudisial (KY), tidak mengagetkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Sekjen KPA Iwan Nurdin mengatakan, memang sudah bukan rahasia lagi dunia peradilan di Indonesia sangat bobrok. Namun, katanya, yang paling bobrok adalah menyangkut peradilan kasus pertanahan.

Data yang dimiliki LSM yang konsen pada persoalan pertanahan itu menyebut, sekitar 90 persen kasus pertanahan yang dibawa ke pengadilan, justru tidak menguntungkan pihak pengadu.

"Dalam kasus pertanahan, 90 persen tidak menguntungkan pihak pengadu yang tidak kuat modal untuk mempengaruhi hakim," tegas Iwan Nurdin kepada JPNN kemarin.

Pernyataan aktivis alumni Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu menanggapi dua kasus tanah yang masuk KY. Pertama, kasus tiga hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Medan, yang tidak hanya dilaporkan ke Badan Reserese dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, tapi juga dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY), Kamis (26/9).

Pelapornya Agnestesia Heritna dan anaknya Ricky, yang  menduga ketiga hakim masing-masing M Nur, Sutejo Bomantoro dan SB Hutagalung, melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim, saat menggelar sidang perkara kasus jual beli tanah di Jalan S Parman, Gang Soor, Nomor 207 Medan, beberapa waktu lalu.

Peristiwa bermula saat Agnes membeli rumah milik Stephen Chandra Haris, di Jalan S Parman Gang Soor No 207 Medan pada Oktober 2007. Namun kemudian Stephen menggugat Agnestesia hingga kemudian digelar persidangan. Dalam persidangan Agnes kemudian menghadirkan saksi notaris yang menyatakan terdapat dokumen akta jual beli dalam transaksi jual beli rumah dimaksud. Namun dalam putusan, hakim mencantumkan dokumen tersebut bukan akta jual beli.

Yang kedua, kasus dilaporkannya Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pematangsiantar Abner Situmorang dan mantan Ketua PN Pematangsiantar Pastra Joseph Ziraluo ke KY, dan akan segera menghadapi persidangan Majelis Kehormatan Hakim.