Abraham: Pemerintah Perlu Fasilitasi Link and Match BUMDes Dengan Pengusaha

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto meminta pemerintah memfasilitasi link and match antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan para pengusaha. Link and match adalah kesesuaian, ketersambungan dan keselarasan antara apa yang dilakukan BUMDes dengan kebutuhan para pengusaha.

“Harus ada kekuatan dari negara untuk memfasiltasi munculnya link and match antara BUMDes dengan para pengusaha. Tanpa itu, BUMDes sulit maju,” kata Abraham di Jakarta, Kamis (5/3).

Abraham menjelaskan selama ini, BUMDes jalan sendiri dan para pengusaha juga seperti itu. Akibatnya segala hasil karya BUMDes tidak dipakai para pengusaha karena tidak sesuai kebutahan pasar.

Di sisi lain, para pengusaha tidak pernah mendampingi kegiatan-kegaiatan BUMDes karena tidak ada kewajiban. Kondisi itu membuat BUMDes berjalan apa adanya tanpa manajemen yang profesional.

“Di sini peran pemerintah untuk menyambungkan. BUMDes harus lahir untuk menghidupkan roda ekonomi masyarakat desa. Bukan asal jadi tetapi tidak jalan usahanya,” ujar Abraham yang juga anggota Komite I DPD ini.

Dia memberi contoh belum adanya link and match itu di NTT. Ada banyak perusahaan besar yang masuk ke NTT seperti Transmart, Alfamart, Indomart, Lippo, dan lain-lain. Namun belum satupun yang melakukan kerjasama dengan BUMDes. Padahal kalau mereka saling bergandengan, sangat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di NTT.

“Kehadiran Camat, Bupati, Gubernur dan Kemendes PDTT dapat mengubah pola dagang di daerah/desa menjadi lebih menghidupkan BUMDes. Ini yang kami minta ke Wamendes kemarin,” ujar Abraham yang sudah tiga periode menjadi anggota DPD.

Di tempat terpisah, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi mengemukakan idealnya BUMDes menjadi pusat distribusi dan perdagangan desa. Untuk tujuan itu, BUMDes harus berkembang dan maju.