Ada Isu Pengesahan RUU HIP Jelang Demo, Ini Kata Pimpinan DPR

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap beredarnya isu pengesahan RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) dan omnibus law RUU Cipta Kerja menjelang aksi demonstrasi Aliansi Nasional Antikomunis (Anak) NKRI menolak RUU tersebut di Gedung DPR, Kamis (16/7) pagi.

Hal itu diketahui Dasco setelah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh masyarakat maupun para ulama yang menanyakan kebenaran kabar pengesahan dua RUU tersebut kepada dirinya.

"Kami sudah sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan alim ulama yang meminta info, bahwa tidak benar hari ini ada rapat paripurna, ada dua pengesahan RUU, yaitu RUU HIP dan RUU Omnibus Law (Cipta Kerja-red)," kata Dasco ditemui di Kompleks Parlemen.

Dia menjelaskan bahwa dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Rabu (15/7) kemarin, hanya dibahas soal agenda sidang paripurna untuk penutupan masa sidang dewan. Bukan untuk mengesahkan kedua RUU tersebut.

"Saya pastikan tidak ada pengesahan RUU HIP menjadi undang-undang dan atau RU Omnibus Law menjadi undang-undang omninus law. Itu tidak ada," tegasnya.

Oleh karena itu legislator Gerindra ini mengimbau kepada masyarakat, tokoh masyarakat dan alim ulama untuk mengecek terlebih dahulu berbagai isu yang mereka terima.

Sebab, dia khawatir hal itu bisa membuat kondisi tidak kondusif di tengah pandemi Covid-19.

Diketahui, RUU Omnibus Law tidak mungkin disetujui menjadi UU pada sidang paripurna hari ini mengingat pembahasannya masih dilakukan di Baleg DPR.